Sri Mulyani: Sebagian Masyarakat Anggap Pajak Identik dengan Penjajahan

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 03 Desember 2020 20:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 320 2321237 sri-mulyani-sebagian-masyarakat-anggap-pajak-identik-dengan-penjajahan-U837lCNsc4.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Facebook Sri Mulyani)

 JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen meningkatkan penerimaan pajak meski pandemi virus corona belum berakhir. Hal ini pun membutuhkan dukungan seluruh wajib pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, masyarakat menganggap pajak bukan sebuah kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai penjajahan.

Baca Juga: 451.026 Wajib Pajak Ajukan Insentif Pajak, Mayoritas Pedagang

"Masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini salah satu dari banyak tantangan mengumpulkan pajak," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).

Kata dia, pemerintah akan tetap membuat peraturan yang bisa mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Termasuk didalamnya juga menciptakan sistem pelaporan pajak yang lebih mudah, efisien, dan pasti.

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Sri Mulyani: Bukan Sesuatu yang Membanggakan

"Kita akan mendukung melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan agar kewajiban yang dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan secara lebih mudah, lebih efisien, lebih pasti dan yang jelas memberi insentif bahwa kemudahan itu tidak menimbulkan halangan bagi kepatuhan," ungkapnya.

Dia berharap bahwa masyarakat bisa dengan kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban konstitusi ini secara sukarela.

"Kita akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela karena pada dasarnya kewajiban pajak adalah kewajiban konstitusi," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini