Digitalisasi Pelayanan Publik, Anggaran Rp30,5 Triliun Dikucurkan
JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital di semua aspek. Tak terkecuali juga pada pelayanan publik yang dilakukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan tidak main-main. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut.
Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan akses internet di desa-desa dan daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan. Hingga saat ini sudah ada 233 desa digital yang sudah ditetapkan di Indonesia.
“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepagawaian secara virtual, Kamis (17/12/2020).
Baca Juga: 30% Pejabat Masih Terima Sogokan, Sri Mulyani Buka Bobroknya Pelayanan di RI
Ma’ruf menambahkan, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset atau pola pikir. Maksudnya, jangan sampai hanya memindahkan layanan dari offline menuju online saja.
“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” ucapnya.
