8 Refleksi Buruh di Tahun 2020

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 20 Desember 2020 21:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 20 320 2331151 8-refleksi-buruh-di-tahun-2020-upza1HUBhY.jpg Refleksi Buruh 2020. (Foto: Okezone.com)

3. Ketiadaan Kepastian Kerja

Pandemi telah membawa situasi tidak menentu dan ketidakpastian masa depan. Buruh harus menerima kenyataan pahit bisa kehilangan pekerjaan sewaktu – waktu, penghasilan tidak menentu dan kejelasan masa depan kerja yang kian buram. Bagi buruh di sector transportasi yang takpernah diakui sebagai pekerja,dengan dalih kemitraan, situasi pandemic justru mempertegas ketidakjelasan hubungan kerja tersebut.

4. Bansos Tak Sampai, Program Kartu Pra Kerja Tak Tepat Sasaran

Selama pandemi yang berdampak pada berkurangnya penghasilan memaksa buruh mengurangi nutrisi makanan yang dikonsumsi keluarganya. Program Bansos yang diharapkan bisa meringankan beban hidup,mengganjal perut lapar, faktanya banyak tidak sampai dengan beragam alasan. Salah satu penyebabnya adalah tidak terdata sebagai warga setempat karena dianggap pendatang sehingga tidak memiliki KTP setempat.

Padahal sebagian besar buruh merantau kekotadan telah berkontribusi pada berjalannya Roda ekonomi. Buruknya data pemerintah terkait penerima bansos hanya menunjukkan buruknya system jaminan social pemerintah.

Berdasarkan temuan MarsinahFM di lapangan, buruh harus aktif mempertanyakan dan memperjuangkan haknya terhadap bansos terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan jatah distribusi bansos. Itupun, tidak semua mendapatkan secara penuh karena bansos yang tersedia harus dibagi rata kepada warga. Artinya, ketersediaan bansos di wilayah Jabodetabek yang dianggarkan sebesar Rp6,49 trilliun tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga, termasuk di antaranya kaum buruh. Belakangan, diketahui dana tersebut telah dikorupsi dan Menteri Sosial Juliari Batubara, terduga telah menerima suap bansos dengan nilai kurang lebih Rp5,9tirliun.

5. Gelombang Pengusiran Buruh Migran Tak Berdokumen

Hadirnya pandemi semakin meningkatkan gelombang pengusiran buruh migran Indonesia tak berdokumen yang bekerja di luar negeri, terutama buruh migran yang Bekerja di perkebunan Sabah,Malaysia. Sejak 1 Januari2020, Pemerintah Malaysia Mengeluarkan kebijakan razia PATI (Penghuni Asing Tanpa Identitas). Kebijakan ini disusul dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas .atau perintah perkawalan pergerakan untuk membendung penularan Covid19. Kegiatan warga dibatasi, perbatasan antar negara ditutup.

Menyusul pandemic Covid 19 yang kian parah, pemerintah Malaysia menghentikan aktivitas kerja perkebunan sawit, buruh diliburkan hingga April 2020. Selama diliburkan, mereka tidak memperoleh hak dan terpaksa bertahan di Pusat Tahanan Sementara

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini