8 Refleksi Buruh di Tahun 2020

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 20 Desember 2020 21:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 20 320 2331151 8-refleksi-buruh-di-tahun-2020-upza1HUBhY.jpg Refleksi Buruh 2020. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pandemi Covid19 yang terjadi pada tahun 2020 ini menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat pun terdampak atas wabah ini, termasuk kaum buruh. Dalam dunia ketenagakerjaan, pemerintah berusaha untuk membuat berbagai kebijakan untuk penyelamatan dunia usaha. Dalihnya pun adalah untuk perlindungan tenaga kerja.

Berikut catatan kaum buruh selama kurun waktu 2020:

1. Buruh Dipaksa Tetap Bekerja Dengan Risiko Terpapar Covid-19

Sejak pandemi Covid 19 merebak di Indonesia, buruh dibeberapa sector seperti manufaktur tetap diharuskan bekerja dengan fasilitas K3 yang terbatas.

Berdasarkan penelitian MarsinahFM terhadap buruh di Jabotabek, Karawang dan Jawa Tengah, sebanyak 67,81% buruh masih harus berangkat bekerja, dengan47,25% diantaranya tetap bekerja penuh seperti biasa,sementarasebanyak17,12% menerimapenguranganjam kerja. Hal ini menunjukkan masih tingginya mobilitas kaum buruh sebagai manusia yang bisa berakibat menjadi inang serta carrier Covid19.

Baca Juga: Tangkal Dampak Corona, Presiden Jokowi Naikkan Manfaat PKH Sebesar 25%

2. Maraknya PHK Massal dan Pemangkasan Upah Dengan Dalih Pandemi

Krisis kesehatan yang dilahirkan dari pandemic Covid-19 juga semakin menambah rentetan persoalan yang kemudian berdampak kepada semakin merosotnya perekonomian nasional justru dijadikan alas an bagi perusahaan dan para pengusaha untuk melakukan kebijakan efesiensi yang berujung pada semakin maraknya proses PHK massal terhadap kaum buruh di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK )maupun dirumahkan mencapai3,5jutalebih.

Sementara, berdasarkan penelitian MarsinahFM terhadap buruh di Jabotabek, Karawang dan Jawa Tengah, 28,8% buruh di rumahkan dan sebanyak 65,85% di antaranya tidak diupah sama sekali selama dirumahkan.

Baca Juga: Anggaran Kartu Pra-Kerja Naik Jadi Rp20 Triliun, Cair Rp1 Juta/Bulan

Tindakan merumahkan buruh, merupakan tindakan mencampakkan buruh setelah sekian lama memberi laba bagi kantong pengusaha maraknya PHK massa lini tak lepas dari dipermudahnya proses PHK tersebut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan diterbitkannya Surat Menaker NomorM/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Alih–alih melindungi tenaga kerja, Surat Edaran ini justru memberikan lampu hijau bagi pengusaha untuk mempermudah buruh dirumahkan, diPHKsemena–mena.

Meski sudah memperoleh ragam stimulus fiskal, tidak lantas membuat perusahaan tergerak melindungi buruh pada situasi sulit. Padahal di tengah pandemi, buruh tidak hanya butuh sekadar kenyang, namun juga nutrisi yang cukup supaya terhindar dari paparan Covid 19,disampingkebutuhanlainnyasepertisewa hunian, kebutuhan pendidikan anak yang melonjak dan banyak lagi.

Sementara, pilihan pulang ke kampung halaman pasca dirumahkan, juga bukan tanpa risiko karena bisa berpotensi menjadi carrier Covid 19 bagi keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

3. Ketiadaan Kepastian Kerja

Pandemi telah membawa situasi tidak menentu dan ketidakpastian masa depan. Buruh harus menerima kenyataan pahit bisa kehilangan pekerjaan sewaktu – waktu, penghasilan tidak menentu dan kejelasan masa depan kerja yang kian buram. Bagi buruh di sector transportasi yang takpernah diakui sebagai pekerja,dengan dalih kemitraan, situasi pandemic justru mempertegas ketidakjelasan hubungan kerja tersebut.

4. Bansos Tak Sampai, Program Kartu Pra Kerja Tak Tepat Sasaran

Selama pandemi yang berdampak pada berkurangnya penghasilan memaksa buruh mengurangi nutrisi makanan yang dikonsumsi keluarganya. Program Bansos yang diharapkan bisa meringankan beban hidup,mengganjal perut lapar, faktanya banyak tidak sampai dengan beragam alasan. Salah satu penyebabnya adalah tidak terdata sebagai warga setempat karena dianggap pendatang sehingga tidak memiliki KTP setempat.

Padahal sebagian besar buruh merantau kekotadan telah berkontribusi pada berjalannya Roda ekonomi. Buruknya data pemerintah terkait penerima bansos hanya menunjukkan buruknya system jaminan social pemerintah.

Berdasarkan temuan MarsinahFM di lapangan, buruh harus aktif mempertanyakan dan memperjuangkan haknya terhadap bansos terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan jatah distribusi bansos. Itupun, tidak semua mendapatkan secara penuh karena bansos yang tersedia harus dibagi rata kepada warga. Artinya, ketersediaan bansos di wilayah Jabodetabek yang dianggarkan sebesar Rp6,49 trilliun tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga, termasuk di antaranya kaum buruh. Belakangan, diketahui dana tersebut telah dikorupsi dan Menteri Sosial Juliari Batubara, terduga telah menerima suap bansos dengan nilai kurang lebih Rp5,9tirliun.

5. Gelombang Pengusiran Buruh Migran Tak Berdokumen

Hadirnya pandemi semakin meningkatkan gelombang pengusiran buruh migran Indonesia tak berdokumen yang bekerja di luar negeri, terutama buruh migran yang Bekerja di perkebunan Sabah,Malaysia. Sejak 1 Januari2020, Pemerintah Malaysia Mengeluarkan kebijakan razia PATI (Penghuni Asing Tanpa Identitas). Kebijakan ini disusul dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas .atau perintah perkawalan pergerakan untuk membendung penularan Covid19. Kegiatan warga dibatasi, perbatasan antar negara ditutup.

Menyusul pandemic Covid 19 yang kian parah, pemerintah Malaysia menghentikan aktivitas kerja perkebunan sawit, buruh diliburkan hingga April 2020. Selama diliburkan, mereka tidak memperoleh hak dan terpaksa bertahan di Pusat Tahanan Sementara

6. Kian Massifnya Eksploitasi Buruh Perkebunan

Dampak wabah Covid-19 tanpa bisa dibendung telah meluas ke berbagai sector industri, termasuk sawit. Eskpor CPO dari Indonesia ke beberapa Negara seperti China, India, Uni Eropa telah mengalami penurunan signifikan. Hal ini dikarenakan negara–Negara importir sawit masih dalam situasi karantina.

Menurunnya permintaan sawit berakibat pada melambatnya ekonom global yang mengancam buruh, terutama di sector hulu. Ancaman tersebut muncul dalam bentuk efisiensi, di mana buruh sawit banyak terPHK, pengurangan upah dan tidak dibayarkannya THR.

7. Buruh di Sektor Pekerjaan yang Diinformalkan dan PRT Makin Terpinggirkan

Ketidakpastian kerja membuat buruh dengan usia yang tidak lagi muda terdesak ke sektor informal dengan kondisi kerja yang jauh lebih buruk. Mayoritas buruh yang ter-PHK di masa pandemic terpaksa bekerja di sector pekerjaan yang diinformalkan.

Sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu membuat pengurangan upah semakin mungkin terjadi di sector pekerjaan yang diinformalkan. Sementara, ketiadaan perlindungan hukum bagi buruh dipekerjaan yang diinformalkan semakin menutup ruang bagi mereka untuk menegosiasikan hak.

8. Pandemi Memiskinkan Buruh Perempuan Secara Sistematis

Sistem ekonomi politik kapitalisme yang berwatak patriarkal, tidak pernah menghargai perempuan sebagai pekerja sehingga mengabaikan kerja perempuan yang berkontribusi besar pada laju perekonomian dunia. Kerja di area produksi social atau kerja perawatan di area domestic telah menjadi tumpuan bagi kerja produksi yang memunculkan nilai lebih dan memberikan profit berlimpah bagi pemilik modal.

Diabaikannya kerja reproduksiperempuan berimbas pada pengabaian kesehatan reproduksi perempuan. Kapitalisme melihat produktivitas tenaga kerja dalam kacamata patriarkal sehingga proses reproduksi seksual pada buruh perempuan sering kali dianggap sebagai hambatan produktifitas.

Hal ini secara sistematis diterapkan dalam proses produksi yang kerap tidak memperhitungkan kesehatan reproduksi perempuan yang membutuhkan fasilitas khusus, baik dalam masa haid, hamil, melahirkan maupun menyusui. Sistem kerja berdasarkan target merupakan contoh paling konkrit pengabaian kesehatan reproduksi perempuan, di mana target ditempatkan di atas segalanya hingga buruh dilarang ke toilet sebelum target yang tak masuk akal itu tercapai.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini