Menilik UU Agraria soal Sengketa Lahan PTPN dan Ponpes Habib Rizieq

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 26 Desember 2020 04:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 25 470 2333883 menilik-uu-agraria-soal-sengketa-lahan-ptpn-dan-ponpes-habib-rizieq-3NNB5mJHkA.jpg Lahan (Foto: Antara)

JAKARTA – Terjadi sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mengklaim sebagai pemilik lahan tempat tersebut didirikan dan melayangkan surat somasi agar pondok pesantren tersebut dikosongkan.

FPI mengakui jika lahan tersebut merupakan milik dari PTPN. Namun pihak FPI berkilah dengan mengacu pada Undang-undang Agraria tahun 1960 yang menyebutkan jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah.

Baca Juga: Sengkarut Markaz Syariah FPI, Habib Rizieq: Tanah Ini Ada Suratnya, Saya Membeli Over Garap! 

“Benar sertifikat HGU-nya atas nama PTPN VIII, dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap dan masyarakat Megamendung itu sendri sudah 30 tahun lebih menggarap tanah tersebut,” ucap Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar dalam keterangannya, Jumat (24/12/2020).

HGU diatur dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengatur mengenai hak-hak atas tanah. Hak guna usaha secara khusus diatur pada bagian keempat. Pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan jika hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagai disebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Baca Selengkapnya: Melihat Sengketa Lahan PTPN Vs Habib Rizieq dari Sisi UU Pertanahan

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini