Butuh Duit, Pinjaman Online Selama Pandemi Tembus Rp128,7 Triliun

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 30 Desember 2020 13:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 30 320 2336242 butuh-duit-pinjaman-online-selama-pandemi-tembus-rp128-7-triliun-otoBwyGmY6.jpg Pinjaman Online Meningkat Selama Pandemi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Penyaluran pinjaman dari P2P lending selama pandemi terus mengalami peningkatan. Secara akumulasi mencapai Rp128,7 triliun hingga September 2020.

Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Hendri Saparini mengatakan, OJK sedang menyusun peraturan baru terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau P2P lending untuk merevisi peraturan yang sebelumnya.

Baca Juga: Terungkap, Fintech Syariah Lebih Unggul dari Konvensional

"Peraturan OJK yang baru ini dapat lebih menjamin pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan pada saat yang sama juga mendorong inovasi dan pertumbuhan akses layanan keuangan digital," kata Hendri Saparini di Jakarta, Rabu (30/12/2020)

Lanjutnya, industri fintech secara aktif membantu pemerintah menggerakan perekonomian Indonesia, seperti pemanfaatan dalam program Kartu Prakerja dan QRIS sebagai inovasi dari Bank Indonesia. Salah satu kelebihan QRIS adalah masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah dan aman.

Baca Juga: Kenali Ciri Fintech Ilegal, dari Bunga hingga Penagihan Tak Beretika

Adapun kolaborasi yang kondusif agar tercipta win-win situation bagi seluruh pemangku kepentingan. BI perlu mengkaji secara dalam struktur insentif dan disinsentif dalam penerapan QRIS, khususnya dalam hal pricing dan akuisisi merchant.

“Inklusi keuangan merupakan salah satu kebijakan kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah bersama fintech, perlu menyiapkan strategi inovatif untuk melakukan pemerataan literasi keuangan dan pemerataan akses layanan fintech. Di mana saat ini digital divide masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2019 sebesar 76%, lebih rendah dibandingkan Singapura (98%), Malaysia (85%), dan Thailand (82%)," tandasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini