Pengusaha Soroti Satgas Covid-19 di Tingkat RT/RW Tak Jalan

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 08 Januari 2021 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 08 320 2341122 pengusaha-soroti-satgas-covid-19-di-tingkat-rt-rw-tak-jalan-JYMFfiFXaT.jpg PSBB (Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti bahwa penanganan Covid-19 di tingkat komunitas masyarakat bawah salah satunya di tingkat RT/RW tidak jalan. Sehingga, masih banyak masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

Padahal, Menurut Ketua Umum APINDO Hariyadi BS Sukamdani, di tingkat dunia usaha selalu menekankan protokol kesehatan. “Nah yang ingin kami soroti adalah bahwa dari awal kami sudah bilang bahwa kalau dari sisi sektor riil dunia usaha itu kita menggunakan protokol kesehatan itu adalah yang paling optimal, yang paling maksimal kita lakukan,” ungkapnya dalam diskusi “Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Sektor Bisnis dan Pelaku Usaha” di Media Center Graha BNPB, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

 Baca juga: Ada Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Masih Boleh Keluar Kota?

“Nah, yang selalu saya ingatkan adalah justru di masyarakat. Di masyarakat ini bagaimana? Karena sistem komunitas nggak jalan mas, jadi Satgas di tingkat RT/RW nggak jalan. Posyandu kita juga tidak efektifkan ya, komunitas Karang Taruna, Pramuka itu sebenarnya komunitas yang bisa digunakan sama sekali sudah tidak berfungsi,” kata Hariyadi.

Apalagi, dalam beberapa hari lagi yakni pada 11 sampai dengan 25 Januari akan ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang juga tentunya akan berdampak pada sektor ekonomi.

 Baca juga: PPKM Bakal Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi RI? Ini Kata Menko Airlangga

“Mohon maaf kalau boleh saya sampaikan gitu ya. Nah yang di uber-uber selalu di sektor usaha melulu gitu loh. Nah ini yang menurut saya enggak tepat. Karena yang di masyarakat ini yang tidak tersentuh. Coba deh kita sama-sama lihat semua datanya, pasti BNPB dan Satgas tahu persis lah data-datanya,” ungkap Hariyadi.

Hariyadi pun menegaskan jika terjadi klaster contohnya perkantoran, maka akan langsung dilakukan penutupan. “Kalau kita lihat, yang misalnya klaster kantor contoh ya, klaster kantor begitu dilaporkan seperti itu responnya kita cepat ya. Semua langsung kita hentikan kegiatannya dalam waktu kurun waktu satu minggu kita langsung bisa turunkan ya,” katanya.

(rzy)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini