8 Fakta Berbagai BLT Cair, Ibu Hamil Rp3 Juta hingga Anak Sekolah Rp3,4 Juta

Dian Ayu Anggraini, Jurnalis · Sabtu 16 Januari 2021 08:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 15 320 2344899 8-fakta-berbagai-blt-cair-ibu-hamil-rp3-juta-hingga-anak-sekolah-rp3-4-juta-tYBB9piSS3.jpeg BLT 2021 Cair. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) di tahun 2021. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan berbagai bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Diketahui, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 86%. Bantuan sudah kembali dicairkan pada pekan kedua Januari 2021.

"Ini artinya informasi yang kami sampaikan telah diterima dengan baik oleh KPM, dan masyarakat segera mengambil bansos PKH," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta.

Berikut fakta-fakta terkait berbagai macam BLT yang dirangkum Okezone Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

1. BLT Ibu Hamil

Melalui PKH, Kemensos tahun ini memberikan BLT kepada ibu hamil/nifas/menyusui sebesar Rp3 juta per tahun. Kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

"Kebijakan PKH tahun 2021 menyebutkan; ibu hamil dapat diterima dengan syarat kehamilan maksimal yang kedua kalinya, atau mempunyai anak usia dini maksimal 2 orang," kata Mensos Risma.

2. BLT Anak Sekolah

BLT untuk anak sekolah terdiri dari usia antara 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Sedang menempuh pendidikan SD/Mi sederajat, SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

Adapun rincian besarannya, kategori Pendidikan SD/sederajat Rp900 ribu per tahun, SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, dan SMA/sederajat Rp2 juta per tahun.

3. BLT Balita

BLT Balita juga termasuk ke Dalam PKH. Anak balita berusia 0-6 tahun akan mendapatkan BLT sebesar Rp3 juta per tahun. Bantuan tersebut akan disalurkan selama dalam empat tahap, yakni pada Januari, Juli, dan Oktober.

"Kalau di data anggaran kita BLT untuk Balita dari 0 sampai 6 tahun," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

4. BLT untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos (JSK) Rachmat Koesnadi mengatakan, Kemensos juga telah menyiapkan anggaran bansos tunai yang masuk dalam program PKH bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dengan besaran Rp600 ribu per tiga bulan. Jika ditotal selama setahun akan mencapai Rp2.400.000.

"Mereka juga dapat sesuai dalam data Kemensos untuk program PKH. Tapi yang boleh dapat itu hanya satu orang saja dalam satu keluarga untuk yang lanjut usia dan disabilitas berat," ujar Rachmat, di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

5. Bansos Tunai untuk Ibu-Ibu

Pemerintah melalui Bank DKI telah mulai menyalurkan Bantuan Tunai Sosial (BST). Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini menyampaikan, besaran BST DKI Jakarta sebesar Rp300 ribu per bulannya yang diberikan selama empat bulan, mulai dari Januari hingga April tahun 2021.

"BST tersebut disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI," kata Herry di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

6. BLT Januari Sudah Cair

Berbagai macam BLT sudah mulai disalurkan pemerintah pada Januari 2021. BLT untuk pelajar sudah disalurkan sejak 7 Januari 2021. Sementara BLT balita juga sudah kembali dicairkan pada pekan kedua Januari 2021.

Pemerintah meminta masyarakat bersabar jika belum menerima bantuan tersebut. Sebab, butuh waktu untuk menyalurkan BLT sampai bisa diterima semua warga di seluruh Tanah Air.

7. Penyaluran BLT secara Transparan

Bansos PKH sudah disalurkan secara transparan dan terbuka. Pasalnya, jika prinsip itu tidak dilakukan mengakibatkan akuntabitas yang tidak memadai.

"Dengan masuk rekening penerima KKS KPM yangg bersangkutan seharusnya bisa akuntabilitas, semoga tidak ada oknum-oknum yg memanfaatkan keluguan KPM. Kalau ada pendamping PKH sesuai kode etik, PKH kami akan keluarkan dari SDM PKH," tandas Rachmat Koesnadi.

8. Cara Mendapatkan BLT

Menteri Sosial Tri Rismaharani mengatakan untuk mendapatkan bansos, seluruh penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Harus daftar DTKS," kata Mensos.

Adapun cara untuk mendapatkannya, mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Kemudian, ini akan dibahas dalam Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk menentukan kelayakan warga tersebut masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini