Menaker soal BLT Subsidi Gaji 2021: Ya Kalau Kondisi Ekonomi Belum Normal

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 19 Januari 2021 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 320 2347005 menaker-soal-blt-subsidi-gaji-2021-ya-kalau-kondisi-ekonomi-belum-normal-tt3dCtKufw.png Menaker soal Subsidi Gaji (Foto: Youtube/Setpres)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka-bukaan soal nasib kelanjutan penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2021. Ida mengaku belum bisa memberikan kepastian penyaluran BLT subsidi gaji untuk tahun ini.

“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU," kata Ida dalam Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Penyaluran BLT Subsidi Gaji 2021, Menaker Minta Jatah ke Sri Mulyani 

Ida menambahkan, saat ini pihaknya sudah mempunyai hasil evaluasi yang akan diberikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian perihal BLT subsidi gaji 2021.

"Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021,“ katanya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303 pekerja yang telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut.

Ida menjelaskan, pada tahapan BSU termin I disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Kemudian, termin II tercatat sebanyak 12.244.168 penerima.

"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," katanya.

Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.

Politikus PKB itu menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ida memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.

“Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini