Bappebti Blokir 1.191 Situs Pialang Berjangka Tak Berizin di 2020

Antara, Jurnalis · Selasa 19 Januari 2021 16:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 320 2347127 bappebti-blokir-1-191-situs-pialang-berjangka-tak-berizin-di-2020-d4X8nzo2Tc.jpg Investasi (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka sepanjang 2020. Di mana pemblokiran tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

“Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

 Baca juga: 6 Ciri-Ciri Investasi Bodong, Untungnya Enggak Wajar

Sidharta berharap, seluruh masyarakat semakin memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti

Jumlah pemblokiran pada 2020 meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, Bappebti memblokir sebanyak 439 domain situs, kemudian 2018 sebanyak 161 domain situs, dan 2017 sebanyak 107 domain situs.

 Baca juga: Begini Cara Kenali Pinjol Ilegal yang Marak Meresahkan

Peningkatan ini menunjukkan pandemi COVID-19 tidak menghalangi Bappebti untuk memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

“Di tahun 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan ekonomi dan kesulitan masyarakat menjalani aktivitas dengan normal. Dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian,” ujar Sidharta.

Sidharta kembali menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia,” tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini