JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan dukungan finansial untuk mengatasi persoalan rentenir yang kerap meminjamkan uang kepada nelayan.
"Kami juga mendorong dukungan finansial bagi nelayan untuk mengurangi pinjaman ke rentenir atau tengkulak," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dilansir dari Antara, Kamis (11/2/2021).
Menurut Sjarief Widjaja, KKP mengacu pada apa yang telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo yaitu mempersiapkan seluruh infrastruktur riset untuk mengarahkan kepada meningkatnya kesejahteraan nelayan.
Baca Juga: Satu Keluarga Tinggal di Bekas Kandang Kambing Setelah Rumahnya Dibongkar Rentenir
Dengan riset yang dilakukan KKP, ujar dia, ke depan diharapkan dapat dicari upaya untuk menekan biaya yang dibutuhkan nelayan dalam melaut sekaligus dalam waktu yang bersamaan juga menaikkan pendapatan mereka.
Terkait dengan akses finansial terhadap modal usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 telah mencapai Rp5,26 triliun.
Jumlah tersebut, lanjut Trenggono, disalurkan kepada 173.355 debitur dengan tingkat kredit bermasalah atau NPL hanya 0,07%.
Baca Juga: UU Ciptaker Bakal Babat Habis Pemburu Rente Impor Pangan
Selama Januari 2021 ini saja, lanjutnya, KUR yang terealisasi sebesar Rp365,1 miliar untuk 10.213 debitur atau 11,06% dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp3,3 triliun.
KKP juga menyatakan bahwa salah satu fokus yang bakal dikerjakan pada tahun 2021 ini adalah membantu usaha perikanan skala mikro dan kecil terutama untuk mengatasi dampak pandemi.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Artati Widiarti menyatakan perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro dan kecil memegang peranan penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan.
