Anggaran PEN Naik Jadi Rp688 Triliun, Berikut Rinciannya

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 15 Februari 2021 18:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 15 320 2362498 anggaran-pen-naik-jadi-rp688-triliun-berikut-rinciannya-ODLbtCOBQn.jpg Anggaran PEN 2021 Naik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp688,33 triliun. Anggaran tersebut ditambah dari awalnya sebesar Rp533,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 membuat anggaran PEN bakal bertambah.

Baca Juga: Pemerintah Pakai Influencer atau Buzzer? Coba Lihat Perbedaannya

"Program PEN tahun 2021 mencapai Rp 688,3 triliun. Adanya kenaikan di sektor kesehatan," kata dia dalam video virtual, Senin (15/2/2021).

Dia merinci, anggaran PEN Rp688,33 triliun tersebut, yaitu sektor kesehatan Rp173,3 triliun, perlindungan sosial Rp150,21 triliun, program prioritas Rp123,8 triliun.

Baca Juga: Ramai Soal Bayar Buzzer dan Influencer Pakai Duit Negara, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Selanjutnya, ada program dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp187,17 triliun, dan terakhir insentif usaha Rp53,86 triliun.

"Menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terutama terlihat di sektor kesehatan, yang tadinya tahun lalu kita menghabiskan Rp 63,5 triliun untuk bidang kesehatan, penanganan Covid maka tahun ini angkanya akan mencapai Rp173 triliun, ini termasuk untuk vaksinasi," tandasnya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, optimisme ini terbangun karena pemerintah telah melakukan upaya kalibrasi kebijakan pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, adanya vaksin akan sangat mempengaruhi. 
“Bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah tercakup dalam jaring pengaman sosial, sedangkan kelompok di atas 40% bergantung pada penanganan Covid-19. Sehingga saya yakin dengan vaksin dapat mencapai perbaikan konsumsi. Dengan perbaikan konsumsi, saya pikir menjadi kesempatan yang besar untuk pemulihan yang lebih baik,” ungkap Menkeu di Jakarta, Senin (15/2/2021).
Pada sisi penawaran, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian untuk menyelesaikan seluruh regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menkeu menyebut dengan diberlakukannya UU ini akan memberikan cara baru berinvestasi di Indonesia dan akan memberikan posisi yang lebih baik bagi Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, optimisme ini terbangun karena pemerintah telah melakukan upaya kalibrasi kebijakan pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, adanya vaksin akan sangat mempengaruhi. 

“Bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah tercakup dalam jaring pengaman sosial, sedangkan kelompok di atas 40% bergantung pada penanganan Covid-19. Sehingga saya yakin dengan vaksin dapat mencapai perbaikan konsumsi. Dengan perbaikan konsumsi, saya pikir menjadi kesempatan yang besar untuk pemulihan yang lebih baik,” ungkap Menkeu.

Pada sisi penawaran, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian untuk menyelesaikan seluruh regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menkeu menyebut dengan diberlakukannya UU ini akan memberikan cara baru berinvestasi di Indonesia dan akan memberikan posisi yang lebih baik bagi Indonesia dibandingkan negara lainnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini