Langgar Aturan PMN, Erick Thohir Copot Direksi dan Komisaris BUMN

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 03 Maret 2021 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 03 320 2371524 langgar-aturan-pmn-erick-thohir-copot-direksi-dan-komisaris-bumn-Sr6Q92GFFF.png Erick Thohir (Foto: Instagram/@erickthohir)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan akan ada pencopotan direksi BUMN jika melanggar Peraturan Menteri (Permen) BUMN ihwal Penyertaan Modal Negara (PMN). Permen itu akan diterbitkan pekan pertama Maret 2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, sanksi juga berlaku bagi dewan komisaris. Di mana, terdapat tiga kategori pelanggaran yang berkaitan dengan jenis sanksinya.

"Masalah PMN ini bukan hanya beban direksi, namun juga menjadi beban komisaris agar dewan komisaris atau dewan pengawas melakukan pengawasan secara benar selama proses PMN itu dilakukan," ujar Arya, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Siapkan Aturan PMN, Erick Thohir Tak Mau Ada 'Aneh-Aneh' di BUMN 

Untuk pelanggaran ringan, pemegang saham akan memotong tantiem direksi dan komisaris yang dihadiahkan perusahaan. Sedangkan, sanksi sedang berupa penghapusan tantiem.

Sementara sanksi dari pelanggaran berat berupa pemberhentian atau pencopotan jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN. "Sanksi PMN ini harus mendapatkan persetujuan pengawasan dari dewan komisaris. Jadi, kalau melanggar, maka komisaris dan direksi dapat dijatuhkan sanksi," katanya.

Kementerian BUMN mencatat tiga prinsip utama dalam PMN yang dituangkan dalam Permen baru Menteri BUMN Erick Thohir. Arya menyebut, tiga aspek fundamental dalam Permen diyakini mampu menghalau penyimpangan di internal perseroan negara. Khususnya, pengajuan PMN dari BUMN.

"Adanya tiga hal tersebut (PMN) diharapkan tidak ada lagi yang aneh-aneh, misalnya tiba-tiba muncul ada BUMN terima PMN ini masih sering kita lihat," tutur dia.

Penugasan menjadi prinsip pertama PMN dalam Permen tersebut. Poin ini menegaskan bahwa setiap perseroan negara yang menjalankan penugasan dan berasal dari kementerian terkait, di luar Kementerian BUMN, maka PMN yang diperoleh manajemen wajib mendapat persetujuan kementerian yang menugasi dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Prinsip kedua adalah restrukturisasi. Kementerian BUMN memandang perlu memberikan modal kerja kepada perusahaan yang mengalami kerugian. Dalam skemanya, PMN akan diberikan ketika Kementerian BUMN dengan Kemenkeu sudah melakukan pembahasan insentif.

Sementara prinsip ketiga adalah aksi korporasi BUMN. Pada poin ini, bila aksi korporasi perusahaan tidak menggunakan dana pemerintah, maka pembahasan PMN hanya dilakukan Kementerian BUMN dengan manajemen perusahaan saja. Sebaliknya, bila PMN bersumber dari kas negara, maka anggaran akan dibahas bersama Menteri Keuangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini