Insentif Pajak hingga DP Rumah 0% Jadi 'Obat Kuat' Industri Properti

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 16 Maret 2021 12:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 470 2378583 insentif-pajak-hingga-dp-rumah-0-jadi-obat-kuat-industri-properti-mxyCuE6jZy.jpg Insentif untuk Sektor Properti. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memberikan berbagai macam insentif untuk sektor properti pada 2021. Dari mulai pemberian insentif pajak hingga keringan pembayaran uang muka atau down payment (DP) diberikan pemerintah untuk membangkitkan lagi industri properti.

Ketua APINDO bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, dengan berbagai macam insentif yang diberikan ini diharapkan sektor properti bisa kembali bergerak. Di sisi lain, berbagai relaksasi ini juga menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Kami berharap insentif yang digelontorkan oleh pemerintah ini akan menggerakan sektor properti dan menjadi momentum bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti," ujarnya dalam acara Webinar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja, Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Relaksasi PPN Rumah Bisa Gairahkan Sektor Properti

Sanny pun membeberkan beberapa insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk menggerakan kembali industri properti. Pertama adalah keringanan pajak yang baru saja dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Adapun bentuk insentif ini berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar 100% ditanggung pemerintah.

Sementara rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, 50% ditanggung pemerintah. Aturan ini berlaku selama 6 bulan dimulai dari Maret hingga 31 Agustus.

Baca Juga: Ternyata Relaksasi Pajak Properti Masih Ada Kurangnya, Apa Itu ?

"Adapun pemberian insentif yang diberikan pemerintah saya pikir kita juga sudah cukup jelas yang terkait masalah insentif PPN untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun untuk yang baik di harga di bawah Rp2 miliar yang ditanggung pemerintah 100%, maupun Rp2 sampai 5 miliar yang ditanggung 50%. Ini tertuang PMK nomor 21. Ini berlaku dari Maret 2021," jelasnya.

Bank Indonesia (BI) juga turut memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0% tersebut berlaku mulai dari 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan tersebut berlaku menyusul perubahan yang dilakukan Bank Indonesia tentang rasio uang muka kredit rumah (Loan to Value/LTV) kredit dan pembiayaan properti. Di mana, semula LTV-nya adalah 85% sampai 90%, kemudian kini menjadi 100%.

"Termasuk juga relaksasi kebijakan dari Bank Indonesia di dalam mengizinkan LTV sampai dengan 100%. Uang muka atau DP0% bisa terlaksana sampai akhir Desember 2021," kata Sanny.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga menetapkan objek reinvestasi agar dividen yang diterima oleh wajib pajak dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Alias dividen tidak dipungut pajak.

"Selain itu Menteri Keuangan juga memberikan relaksasi berupa pembebasan pajak penghasilan atas dividen atau bagian laba yang diperoleh pemegang saham yang diterima wajib pajak," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini