JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya diberi Pekerjaan Rumah (PR), dari Presiden Joko Widodo Jokowi untuk membentuk satuan tugas (satgas) Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
"Jadi dua malam lalu, Presiden meminta saya untuk mempersiapkan gugus tugas yang memeriksa implementasi Omnibus Law," ujar dia Bali Investment Forum 2021 secara virtual, Jumat (26/3/2021).
 Baca juga: Ada UU Ciptaker, Bangun Pembangkit Listrik Tak Dipersulit
Menurut dia, satgas ini nantinya akan memeriksa dan memastikan Omnibus Law Cipta Kerja diimplementasi, khususnya di lingkup pemerintahan.
"Kita harus memastikan implementasi Omnibus Law, dan juga Peraturan Menteri harus sesuai. Dan termasuk juga segmen dan elemen apapun dalam pemerintahan," ungkap dia.
 Baca juga: Percepat Proyek Infrastruktur, Pengadaan Lahan Dipermudah
Kemudian, lanjut dia hal ini dilakukan untuk Omnibus Law dapat efektif mendongkrak investasi dan lapangan kerja di Tanah Air.
Follow Berita Okezone di Google News