JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dengan aturan baru ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.
"Setiap kementerian dan lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko rendah, menengah atau tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam Webinar Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan Pasca Pemberlakuan Undang Undang Cipta Kerja, Rabu (24/3/2021).
Baca Juga:Â Dikomandoi Menko Airlangga, Pemerintah Jepang Apresiasi UU Cipta Kerja dan Relaksasi PPnBM
Rida menuturkan, substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini antara lain kewenangan Pemerintah pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, dan kewenangan pemerintah pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan.
Selain PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca Juga:Â Menaker Rampungkan 4 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Apa Saja?
"PP ini mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor, di mana pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020," jelas Rida.
Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP ini mengatur 12 hal, yaitu penyediaan dana dalam usaha penyediaan tenaga listrik, pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan, penetapan wilayah usaha, dan sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.
