Di samping itu, Pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang. Pemerintah tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
Posisi ULN Pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar AS.
Sementara, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% (yoy). Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan.
Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 sebesar 210,5 miliar dolar AS, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0% terhadap total ULN swasta.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.