Dahlan Iskan Soroti Keuangan BUMN, Dirut Hutama Karya: Bisnis Ini Sangat Berisiko
JAKARTA - Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mendapatkan sorotan karena anjloknya pendapatan pada tahun lalu.
Bahkan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ikut juga menyoroti kinerja keuangan BUMN di sektor konstruksi (BUMN Karya) yang anjlok. Dahlan Iskan mencatat, ada beberapa sebab meruginya BUMN, salah satunya bunga bank yang tinggi.
Sorotan Dahlan Iskan itu ditanggapi Direktur Utama Hutama Karya (Persero) Budi Harto. Budi mengucapkan terima kasih kepada Dahlan Iskan yang memberikan masukan-masukan aga kinerja perusahaan konstruksi bisa lebih baik lagi.
Baca Juga: Masih Kurang, Hutama Bakal Terbitkan Lagi Global Bond Rp12,6 Triliun
“Akhir-akhir disegarkan dengan beberapa komentar tentang kondisi keuangan BUMN Karya khususnya tulisan bapak Dahlan Iskan atas perhatiannya kepada kami, saya kira masukan dari pak Dahlan Iskan akan menjadi perhatian kami sehingga menjadi lebih baik lagi ke depan,” ujarnya dalam acara Webinar Mengukur Infrastruktur, Jumat (16/4/2021).
Budi Harto menambahkan, ada beberapa hal mengapa keuangan BUMN Karya bisa anjlok pada tahun lalu. Pertama adalah dari model bisnis dari BUMN Karya yang cukup rentan dalam perubahan lingkungan ekonomi.
Baca Juga: Skenario New Normal Ala Hutama Karya
“Kenapa BUMN Karya mengalami beberapa permasalah. Bisnis jasa konstruksi ini cukup rentang yang sangat berisiko terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Khususnya perubahan di bidang ekonomi akan berdampak kepada bisnis jasa konstruksi ini,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Budi Harto, salah satu hal yang menyebabkan risiko keuangan adalah karena adanya persaingan usaha yang ketat. Menurut Budi, BUMN Karya merupakan penyedia jada konstruksi bagi pemerintah, di mana secara peraturan harus melakukan seleksi persaingan yang sangat ketat.
“Persaingan ini yang menyebabkan risiko bagi kami. Walaupun sesama BUMN tidak mungkin kami akan mengikuti tender dengan melawan perjanjian antar peserta karena ini pelanggaran hukum,” kata Budi Harto.
