Bukan Pelaku Usaha Mikro Jangan Ngarep Dapat BLT UMKM Rp1,2 Juta

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 19 April 2021 21:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 19 320 2397256 bukan-pelaku-usaha-mikro-jangan-ngarep-dapat-blt-umkm-rp1-2-juta-Fpx2tW8Ul1.jpg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki usaha, namun tak tergolong ke dalam jenis usaha mikro, maka jangan berharap untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 BLT UMKM yang diperuntukkan untuk pedagang mikro.

 Baca juga: Begini Cara Mengetahui Penerima BLT UMKM Rp1,2 Juta

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang berhak menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro hanya pelaku usaha mikro dan harus diusulkan oleh lembaga pengusul," tulis akun Instagram Kemenkopukm yang dikutip Okezone, Senin (19/4/2021).

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk BLT UMKM pada tahun ini. Program BLT UMKM untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro memiliki anggaran sebesar Rp15,36 triliun.

 Baca juga: BLT UMKM Rp3,6 Juta Cair, Berapa Jumlah Pelaku Usaha yang Dapat?

Untuk tahap I, telah tersedia anggaran sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro.

Sebagai informasi, bagi mereka yang belum mendapatkan BLT UMKM pada tahun lalu, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Bagi Anda yang memiliki usaha dan ingin mendapatkan BLT UMKM itu diharapkan untuk membaca segala persyaratan dan berkas untuk mendapatkan dana segar tersebut.

Adapun syarat untuk menerima BLT UMKM ini adalah sebagai berikut:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki Usaha Mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini