PNS Wajib Laporkan Seluruh Hartanya untuk Cegah Korupsi

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 20 April 2021 05:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 19 320 2397365 pns-wajib-laporkan-seluruh-hartanya-untuk-cegah-korupsi-CbHvqTF2Nj.jpg Keuangan (Shutterstock)

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi cerminan masyarakat. Terutama dalam menghindari praktik korupsi.

Oleh sebab itu, berbagai upaya digulirkan untuk mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector dalam penyusunan kebijakan bagi ASN, juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi.

“Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, yang wajib diikuti oleh individu ASN maupun instansi pemerintah agar terhindar dari lingkaran korupsi,” jelas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Kebijakan pertama adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN (LHKASN) dan penyelenggara negara (LHKPN) ini merupakan upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN.

Kedua, kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem whistle blowing, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian, pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).

"Pembangunan ZI ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar," bebernya.

Salah satu upaya lainnya adalah kolaborasi antar-instansi pemerintah melalui pembentukan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Tim Stranas PK tersebut terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca selengkapnya: Cegah Korupsi, PNS Wajib Laporkan Seluruh Harta Kekayaan

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini