Cara Kurangi Kemiskinan pada Masyarakat di Kawasan Perhutanan

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 23 April 2021 23:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 23 320 2399904 cara-kurangi-kemiskinan-pada-masyarakat-di-kawasan-perhutanan-GYPPmhhbB2.jpg Perhutanan Sosial Jadi Fokus 2021. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Perhutanan sosial bisa menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menjaga kelestarian hutan.

Hanya saja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan masih dihadapkan beragam persoalan, seperti ancaman deforestasi hingga kesenjangan ekonomi.

Baca Juga: KLHK: 5,79% Luas Hutan di Kalsel Dipakai untuk Tambang

Adapun hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan hutan merupakan kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia hingga mencapai 20% pada 2020.

Oleh karena itu, pada 2015, program perhutanan sosial dibuat. Program ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada di kawasan hutan.

Baca Juga: Inggris Siapkan Rp57 Triliun Dukung Pelestarian Alam Dunia, Termasuk Indonesia

Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sekaligus melestarikannya mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Terdapat lima skema di dalamnya, yaitu Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Program ini ternyata mampu memberikan peluang ekonomi baru seperti agroforestri dan ekowisata di sekitar kawasan hutan.

Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial Kementrtian KLHK Swary Utami Dewi mengatakan, sudah tercapai 4,5 juta Ha luas Perhutanan Sosial per Maret lalu, dari target pemerintah 12,7 Ha. Terdapat 50,74 persen desa berada di sekitar kawasan hutan.

“Perhutanan Sosial sendiri dapat membantu mengentaskan satu per tiga kemiskinan di Indonesia,” kata Swary, Jumat (23/4/2021).

Perhutanan sosial juga membantu masyarakat menyulap lahan bekas tambang menjadi lokasi ekowisata. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah juga pihak lainnya sudah berjalan untuk memperluas usahanya.

Utami juga menegaskan bahwa program ini membantu masyarakat memiliki cara legal untuk meningkatkan ekonomi, melestarikan budaya, dan menjaga hutan. Oleh karenanya, perlu adanya peta jalan untuk memungkinkan kolaborasi pemberdayaan masyarakat.

“Urusan Perhutanan Sosial pada saat sudah keluar akses legal itu jadi urusan semua pihak, tidak hanya urusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini