Pengakuan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah Rp6.444 Triliun demi Vaksinasi Gratis

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 27 April 2021 13:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 27 320 2401501 pengakuan-sri-mulyani-soal-utang-pemerintah-rp6-444-triliun-demi-vaksinasi-gratis-uZZVkzvFwI.jpg Sri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah per akhir Maret 2021 berada di angka Rp6.445,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,64%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, posisi utang Pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

"Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN domestik, hingga akhir Maret 2021 mencapai 66,90% dari total komposisi utang," kata Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Penyebab Utang Indonesia Naik Lagi Jadi Rp6.169 Triliun 

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 67,09% dari total komposisi utang pada akhir Maret 2021.

Peningkatan utang Pemerintah juga dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, tak hanya Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja yang cukup besar terutama untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi dan penyediaan program vaksinasi gratis.

Faktanya, kebijakan pelebaran defisit dan rasio utang Pemerintah di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan beberapa negara ASEAN dan G20.

Sebagai informasi, total utang pemerintah yang mencapai Rp6.445,07 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp861,91 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun atau pinjaman sebesar 13,37% dan SBN sebesar 86,63% dari total utang pemerintah.

Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun. Adapun, rincian dari pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 323,14 triliun, multilateral Rp482,02 triliun, commercial bank Rp 44,23 triliun, dan suppliers nihil.

Sementara yang berasal dari SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 4.311,57 triliun. Di mana dalam bentuk surat utang negara sebesar Rp 3.510,47 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp801,10 triliun.

Selanjutnya dalam bentuk SBN valas sebesar Rp1.271,59 triliun, yang terdiri dari surat utang negara sebesar Rp 1.024,59 triliun dan SBSN sebesar Rp247,00 triliun. Dengan begitu, maka total utang pemerintah yang berasal dari SBN sebesar Rp5.583,16 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini