Pelanggaran Hak THR, dari Dicicil hingga Tak Dibayar Sama Sekali

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 12 Mei 2021 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 12 320 2409469 pelanggaran-hak-thr-dari-dicicil-hingga-tak-dibayar-sama-sekali-3ZjghMTf50.jpg THR Tak Boleh Dicicil. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - H-1 Idul Fitri 2021, masih ada ribuan buruh belum mendapat THR dengan berbagai alasan. Padahal pemerintah sudah mengimbau pengusaha untuk membayarkan THR.

Dalam keterangan tertulis LBH Jakarta bersama KPBI dan FSBI, Rabu (12/5/2021), tercatat ada 93,75% pekerja yang mengalami pelanggaran hak THR menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk pengurangan hak THR.

Baca Juga: H-1 Lebaran, Segera Lapor ke Sini jika Belum Dapat THR

Kemudian, 92,2% menyatakan tidak pernah mengetahui laporan keuangan perusahaan Besarnya angka ini merupakan gambaran betapa timpangnya posisi buruh dan perusahaan.

Itikad baik perusahaan untuk menggelar perundingan bipartit dengan buruh adalah hal yang begitu sulit ditemukan. Hal ini dapat dikarenakan buruknya penegakan hukum ketenagakerjaan selama ini, sehingga mekanisme-mekanisme perundingan-yang derajat tekanannya lebih rendah-seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting oleh perusahaan.

Baca Juga: Survei Buruh: 52% Pekerja Belum Dapat THR

Selain itu, berdasarkan data pos pengaduan THR di Jakarta yang diinisiasi oleh KPBI, YLBHI, LBH Jakarta, dan PSHK, terdapat aduan sebagai berikut:

1. Sebanyak 1.338 buruh dari tiga perusahaan (manufaktur dan jasa pariwisata) yang masing-masing berada di Jakarta dan Kabupaten Semarang, mengalami pembayaran THR dicicil

2. Sebanyak 6 buruh dari 1 perusahaan (manufaktur), tidak mendapatkan THR penuh

3. Sebanyak 14 buruh (manufaktur) di Jakarta tidak diberikan THR karena mengalami PHK sepihak

4. Sebanyak 907 buruh manufaktur dan transportasi (Sopir dan Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Jakarta tidak mendapatkan THR penuh dan sebagian diantaranya tidak dibayarkan

Banyaknya pelanggaran pemenuhan THR ini telah menunjukkan buruknya peran Negara dalam menjamin hak-hak buruh.

SE THR yang memperlemah jaminan hak buruh atas THR ditambah dengan praktik pelanggaran yang lebih buruk seharusnya direspon dengan koreksi yang komprehesif di internal Kementerian Ketenagakerjaan hingga dinas-dinas tenaga kerja.

Selain itu, dibutuhkan respons cepat dari seluruh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap kasus-kasus pelanggaran THR yang telah terjadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini