Nasabah Asuransi Kresna Tak Bisa Cairkan Klaim, BPKN Minta OJK Turun Tangan

Hafid Fuad, Jurnalis · Rabu 19 Mei 2021 11:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 19 320 2412203 nasabah-asuransi-kresna-tak-bisa-cairkan-klaim-bpkn-minta-ojk-turun-tangan-SdfFXNvkUY.jpg Asuransi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Nasabah asuransi bermasalah kian menjerit karena semakin banyak yang membutuhkan uang yang harusnya bisa dicairkan.

Salah satu nasabah Asuransi Jiwa Kresna di RS diketahui meninggal dan diduga sebagai korban dari hilangnya perlindungan konsumen asuransi. Keluarga korban menuntut tanggung jawab asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan karena tidak cairnya dana tabungan berjangka yang dijanjikan oleh direksi Asuransi Jiwa Kresna.

Baca Juga: LQ Indonesia Lawfirm Dampingi Para Nasabah Asuransi Jiwa Kresna untuk Mendapatkan Haknya

Kabar terakhir dari Kresna Life adalah penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perseroan dikabarkan terus melakukan pembayaran kepada pemegang polis yang sempat ditangguhkan. Pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan Skema Penyelesaian dalam Perjanjian Perdamaian.

Sementara itu Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengingatkan kasus gagal bayar asuransi swasta seharusnya bisa dilakukan diintervensi oleh OJK karena yang memiliki wewenang. Otoritas yang harusnya mencarikan jalan keluar di saat asuransi terkena krisis likuiditas.

Baca Juga: Nasabah Pertanyakan Kapan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa Kresna?

"Seharusnya ini bisa dimediasi OJK karena yang punya kewenangan. OJK bisa bentuk tim dan telusuri. Sudah lazimnya ada skema financial engineering bagi korporasi mendapatkan pendanaan baru. Jangan sampai kejahatan kerah putih seperti ini meluluhlantakkan ekonomi masyarakat yang sedang tertekan," ujar Rizal saat dihubungi Okezone di Jakarta (19/5/2021).

Berbagai kasus tidak hanya menimpa banyak asuransi nasional pasca kasus Jiwasraya. Banyak juga bahkan menimpa Asset Management dengan produk Reksadana, hingga level koperasi simpan pinjam.

"Tugas kami mendorong kerugian konsumen agar diminimalisir. Kami minta korporasi perlu diintervensi lalu ditelusuri. Masyarakat butuh ketegasan dan kepastian hukum khususnya bagi konsumen yang sudah jadi pasar industri ini," tambahnya.

Dia juga menambahkan OJK harus secepatnya proaktif hentikan izin perusahaan yang bermasalah dan telusuri bersama kepolisian secepatnya. Kondisi sekarang butuh langkah cepat. Ini juga butuh dukungan Presiden. "Karena ini uang masyarakat yang dikumpulkan dan harus dikembalikan kepada yang berhak," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini