JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali hingga triwulan I-2021. Posisi ULN Indonesia sebesar USD415,6 miliar atau setara Rp6.026 triliun (kurs Rp14.500 per USD), pada akhir triwulan I-2021.
Realisasi utang tersebut pun turun 0,4% (qtq) dibandingkan posisi ULN triwulan IV-2020 sebesar USD417,5 miliar.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN triwulan I 2021 tumbuh 7,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy).
Baca Juga: 4 Fakta Utang Pemerintah Tembus Rp6.445 Triliun, Pengusaha Bilang Begini
"ULN Pemerintah mencatat posisi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya," kata Erwin di Jakarta, Jumat (21/5/2021).
Posisi ULN Pemerintah pada triwulan I-2021 mencapai USD203,4 miliar atau lebih rendah 1,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Baca Juga: Lelang SUN, Sri Mulyani Cari Utang Baru Rp45 Triliun
Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I-2021 tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9%). Posisi ULN Pemerintah triwulan I 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.