Pandemi Covid-19 Gerus Omzet UMKM

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 24 Mei 2021 21:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 24 320 2414922 pandemi-covid-19-gerus-omzet-umkm-T5dvUH7t4i.jpg UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih lamanya diakui berdampak besar untuk pelaku UMKM. Namun, di sisi lain, pandemi menjadi momentum para pelaku UMKM untuk bertransformasi ke arah ekonomi digital. Menurutnya, transformasi itu perlu dilakukan karena 80% UMKM yang memanfaatkan digital memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi pandemi.

Di samping itu, diprediksi potensi ekonomi digital Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai sekitar Rp18 ribu triliun. Potensi yang besar itu merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan pelaku UMKM.

“Ini bisa dimanfaatkan pelaku UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Untuk saat ini, sumbangan ekspor pelaku UMKM memang masih kecil. Tapi penyerapan tenaga kerja jampir 97 persen dari angkatan kerja yang ada di Indonesia,” kata Staf ahli Kemenkop UMKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Jokowi Minta Produk UMKM Mejeng di Depan Pusat Perbelanjaan

Akan tetapi, tantangan saat ini adalah UMKM memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah dengan rasio 3,47%. Angka itu menunjukan bahwa kualitas UMKM di Indonesia masih rendah, produktifitas rendah, kurang memiliki daya inovasi, dan susah bertahan dalam persaingan pasar.

“Karena itu, kemenkop berupaya untuk meningkatkan rasio itu dengan membentuk ekosistem untuk mendukung UMKM. Diharapkan pada 2024 rasio meningkat menjadi 4 persen,” kata Rulli.

Dalam hal ini, pemerintah secara konsisten mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Di antaranya dengan melakukan pendampingan pelatihan online dan menghadirkan pasar digital BUMN.

Di samping itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah peraturan turunan dari UU Cipta Kerja untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Salah satu amanah dalam peraturan itu yakni mewajibkan 40 persen belanja k/l menyerap produk UMKM dan koperasi.

“Dan hal itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah sendiri. Perlu ada kerja sama dari masyarakat terutama dari PBA untuk memperkuat dan mendukung pengembangan UMKM dan koperasi,” ujar Rulli.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini