Fakta Sembako Bakal Dipajaki, Beras hingga Telur Jadi Mahal?

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Sabtu 12 Juni 2021 06:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 320 2423586 fakta-sembako-bakal-dipajaki-beras-hingga-telur-jadi-mahal-h1u5VyhFY3.jpg Kemenkeu Bakal Kenakan Pajak Sembako (Foto: Okezone)

JAKARTA - Beras, daging hingga telur bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Di mana hal ini tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Maka itu, Okezone telah merangkum fakta sembako bakal dipajaki, Sabtu (12/6/2021):

1. Pedagang Menolak PPN Sembako

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, pedagang pasar tentu menolak rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut di gulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Baca Juga: Emak-Emak Wajib Tahu! Ini Daftar Lengkap Sembako yang Bakal Kena Pajak

"Harga cabai bulan lalu hingga 100rb, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Gila kami kesulitan jual krn ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gmna hak gulung tikar," bebernya, Rabu (9/6/2021).

2. Daging hingga Telur Bakal Kena Pajak

Ikappi mencatat barang yang kenakan pajak di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging dan telur.

Kemudian susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

3. Omzet Bakal Menurun

Dia mencatat, lebih dari 50% omzet pedagang pasar menurun.

Baca Juga: Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Jangan di Tengah Pandemi

Di samping itu pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

4.Pedagang Bakal Protes ke Presiden

Dia memprotes keras upaya tersebut. Dan sebagai organisasi penghimpun pedagang psar di indonesia akan melakukan upaya protes kepada presiden.

"Ini agar kementrian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini