Rincian Utang Luar Negeri Indonesia yang Dekati Rp6.000 Triliun
JAKARTA - Rincian Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang mendekati Rp6.000 triliun. Tercatat posisi ULN Indonesia pada April 2021 mencapai USD418,0 miliar atau tumbuh 4,8% (yoy). Utang USD418 miliar setara Rp5.977,4 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Angka ULN ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN swasta.
Berikut rincian ULN Indonesia dari sisi ULN pemerintah dan ULN swasta seperti dilansir keterangan resmi BI, Jakarta, Selasa (15/6/2021).
1. ULN Pemerintah
ULN Pemerintah bulan April 2021 tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN Pemerintah pada April 2021 tumbuh 8,6% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6% (yoy).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Lagi, Kini Tembus Rp5.977 Triliun
ULN Pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, diantaranya program inklusi keuangan. Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%).
Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar 206,0 miliar dolar AS, relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
