JAKARTA - Paket infrasturktur yang diajukan Presiden AS Joe Biden sebesar USD1,2 triliun menghadapi pekan genting. Kongres akan menentukan cakupan investasi infrastruktur AS.
Bagian tersulit dari perjanjian yang rapuh antara pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan sekelompok senator bipartisan tentang anggaran belanja infrastruktur AS adalah mengusahakan dukungan yang lebih luas dari para anggota Kongres di kedua kubu partai.
Yang masih belum pasti adalah apakah rancangan undang-undang terbatas itu yang akan diloloskan atau justru RUU dukungan Partai Demokrat yang lebih ambisius dan kemungkinan menimbulkan perpecahan lebih – yang akan disahkan Kongres. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (29/6/2021).Â
Baca Juga:Â Israel Didukung AS, ada Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos hingga Elon Musk
RUU yang bipartisan itu mengatur anggaran senilai USD1,2 triliun untuk dibelanjakan selama delapan tahun dan ditujukan pada pembangunan jalan, jembatan, rel kereta, transportasi umum dan bandara, serta perbaikan jaringan listrik dan perluasan akses internet broadband. Anggaran untuk mendanai proyek-proyek itu dilaporkan mengandalkan sisa dana bantuan pandemi yang tidak terpakai dan pos lainnya.
Sebelumnya, Biden menarik kembali pernyataannya yang tampaknya menghubungkan dukungannya pada kesepakatan itu dengan pengesahan RUU belanja anggaran lain terkait dengan apa yang disebut “infrastruktur manusia,” seperti perawatan warga lanjut usia, pendidikan dan perawatan anak. Paket senilai USD6 triliun itu akan mencakup peningkatan pajak bagi orang-orang kaya guna mendanainya.
Beberapa pimpinan Partai Demokrat mengaku tidak senang dengan paket bipartisan yang diperkecil itu.
Baca Juga:Â Anggaran Infrastruktur AS Rp13 Ribu Triliun Disetujui Parlemen
Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat pekan lalu membahas kesepakatan infrastruktur itu dalam program ABC “This Week”.
“Saya tidak bisa memberikan suara saya untuk sub-paket seperti itu, di mana paket infrastruktur diloloskan tetapi urusan perawatan anak tidak diperhatikan, energi terbarukan tidak diperhatikan, para milyarder tidak diwajibkan membayar. Seharusnya semua keping-keping itu diloloskan karena pada akhirnya itu merupakan satu paket tunggal,” ujarnya.
Follow Berita Okezone di Google News
