Menperin Cabut 425 Izin Operasi Industri Selama PPKM Darurat

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 06 Juli 2021 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 320 2436218 menperin-cabut-425-izin-operasi-industri-selama-ppkm-darurat-tUq3Tt9HgZ.jpg Menperin Agus Gumiwang. (Foto: Okezone.com/Kemenperin)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) selama PPKM Darurat. IOMKI telah dikeluarkan sejumlah 18.092 sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dan memberikan kesempatan kepada 5.172.553 pekerja untuk tetap bekerja.

Namun sejumlah 425 IOMKI telah dicabut karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Dari jumlah tersebut, sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 kemarin telah diterbitkan IOMKI di Provinsi, Banten sebanyak 3.265 IOMKI (101 dicabut), DKI Jakarta sebanyak 1.414 IOMKI (41 dicabut), Jawa Tengah sebanyak 1.397 IOMKI (18 dicabut), DI Yogyakarta sebanyak 140 IOMKI (4 dicabut), Jawa Timur sebanyak 3.810 IOMKI (73 dicabut), dan Bali sebanyak 111 IOMKI (2 dicabut).

Baca Juga: Banyak Orang WFH, Industri Furnitur Mampu Tumbuh 5% di Tengah Covid-19

“Kami mewajibkan semua perusahaan industri dan kawasan industri untuk memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri serta menyampaikan pelaporan mingguan sesuai kewajibannya. Dengan memiliki IOMKI tersebut maka perusahaan industri dan kawasan industri dapat terus beroperasi di masa PPKM Darurat dengan tetap wajib mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Selasa (6/7/2021).

Agus mengatakan, pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan Pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita dapat bersama-sama dapat membendung dan memutus penyebaran Covid-19 ini.

Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain.

Baca Juga: Industri Hijau Mampu Hemat Listrik hingga Rp3,5 Triliun

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka mendukung Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut tanpa mengganggu operasional dan mobilitas sektor industri di masa PPKM Darurat ini, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19.

“Melalui Surat Edaran tersebut kami berharap dapat berkontribusi dalam hal memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta keselamatan masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, bersinergi dengan Satgas Penanganan Covid-19 serta pihak terkait di pusat dan daerah dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan khususnya di sektor industri. Mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri berpartisipasi secara aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini