DPR Minta Keuangan BUMN Disehatkan, Bisa Pak Erick Thohir?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 08 Juli 2021 18:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 08 320 2437699 dpr-minta-keuangan-bumn-disehatkan-bisa-pak-erick-thohir-vIFNLCnxJI.png Usul DPR untuk Sehatkan BUMN. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Komisi VI DPR mengusulkan supaya seluruh Rekening Dana Investasi (RDI) dan Service Level Agreement (SLA) dikonversi menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN). Tujuannya guna mengurangi beban BUMN di masa lalu.

Anggota DPR Komisi VI Nusron Wahid menjelaskan, konversi akan membuat pembukuan keuangan perusahaan pelat merah akan menjadi lebih sehat dan kredibel.

“Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp33,9 Triliun untuk 3 BUMN

Pada dasarnya, Nusron mendukung pengajuan PMN perseroan negara yang diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, suntikan dana segar tersebut merupakan proses dari misi pembangunan negara.

Bahkan, dirinya mengkritisi projek base atau proyek penugasan pemerintah kepada BUMN yang didanai melalui PMN penugasan. Dia menilai, program tersebut cenderung membuat entitas merugi. Karena itu, projek base tidak seharusnya diberikan kepada BUMN.

Program itu, kata dia, lebih tepat jika dilakukan dalam bentuk pendekatan government proyek yang nantinya digarap oleh Pekerjaan Umum Kementerian terkait.

Baca Juga: Tolong...Kondisi BUMN Karya saat Ini Memprihatinkan

"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan untuk memilih, mereka lebih senang dengan pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan pendekatan yang namanya PMN penugasan, pertama ini adalah proyek rugi dan ini seharusnya lebih masuk dan dilakukan dalam bentuk pendekatan government projek seperti dilakukan oleh PU," katanya.

Nusron pun menilai, program penugasan BUMN menjadi sebab lain perseroan mengalami tekanan keuangan karena pendanaan yang tak berjalan baik. "Karena ini dipaksa untuk melakukan investment, maka mau tidak mau mereka kukunya berdara-darah, kemudian menjadi merah," ungkap dia.

Senada, Ketua Komisi VI Aria Bima menyebut, penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat perusahaan merugi.

"Anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari kementerian dan lembaga adalah anggaran untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.

Erick sendiri sudah mengusulkan PMN BUMN sebesar Rp106 triliun untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. Adapun total anggaran terdiri atas Rp33,9 triliun merupakan tambahan PMN 2021, sementara Rp72,449 triliun merupakan PMN baru untuk tahun anggaran 2022.

"Dari rapat bulanan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angka ini belum ketemu. Tapi kurang lebih sudah 90% dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan kepada anggota dewan agar angka ini bisa menjadi support," ujar Erick.

Dia menilai PMN sebagai instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini