DPR Minta Keuangan BUMN Disehatkan, Bisa Pak Erick Thohir?
JAKARTA - Komisi VI DPR mengusulkan supaya seluruh Rekening Dana Investasi (RDI) dan Service Level Agreement (SLA) dikonversi menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN). Tujuannya guna mengurangi beban BUMN di masa lalu.
Anggota DPR Komisi VI Nusron Wahid menjelaskan, konversi akan membuat pembukuan keuangan perusahaan pelat merah akan menjadi lebih sehat dan kredibel.
“Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Kamis (8/7/2021).
Baca Juga: Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp33,9 Triliun untuk 3 BUMN
Pada dasarnya, Nusron mendukung pengajuan PMN perseroan negara yang diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, suntikan dana segar tersebut merupakan proses dari misi pembangunan negara.
Bahkan, dirinya mengkritisi projek base atau proyek penugasan pemerintah kepada BUMN yang didanai melalui PMN penugasan. Dia menilai, program tersebut cenderung membuat entitas merugi. Karena itu, projek base tidak seharusnya diberikan kepada BUMN.
Program itu, kata dia, lebih tepat jika dilakukan dalam bentuk pendekatan government proyek yang nantinya digarap oleh Pekerjaan Umum Kementerian terkait.
Baca Juga: Tolong...Kondisi BUMN Karya saat Ini Memprihatinkan
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan untuk memilih, mereka lebih senang dengan pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan pendekatan yang namanya PMN penugasan, pertama ini adalah proyek rugi dan ini seharusnya lebih masuk dan dilakukan dalam bentuk pendekatan government projek seperti dilakukan oleh PU," katanya.
Nusron pun menilai, program penugasan BUMN menjadi sebab lain perseroan mengalami tekanan keuangan karena pendanaan yang tak berjalan baik. "Karena ini dipaksa untuk melakukan investment, maka mau tidak mau mereka kukunya berdara-darah, kemudian menjadi merah," ungkap dia.
Senada, Ketua Komisi VI Aria Bima menyebut, penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat perusahaan merugi.
"Anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari kementerian dan lembaga adalah anggaran untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.
