Fakta Ancaman PHK Pekerja Mal Akibat PPKM Darurat
JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan, kondisi keuangan selama PPKM darurat akan membuat defisit keuangan. Sebab, banyak gerai ritel tidak beroperasi saat mal ditutup.
"Kondisi keuangan pusat perbelanjaan sudah dapat dipastikan akan mengalami defisit selama pemberlakuan PPKM Darurat. Hal itu disebabkan dari sisi penerimaan akan berkurang lantaran harus banyak memberikan bantuan kepada para penyewa (tenant) di dalam mal,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja kepada MNC Portal Indonesia.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran relatif tidak berkurang sebab tetap harus membayar berbagai biaya kewajiban meskipun Pusat Perbelanjaan tidak beroperasi.
Baca Juga: PPKM Darurat, Menaker Ingatkan Pengusaha Jangan PHK Pekerja
Berikut fakta ancaman PHK pekerja Mal akibat PPKM Darurat yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (10/7/2021):
1. Pajak Retribusi Tidak Berkurang
Dia menyebutkan, biaya wajib tersebut antara lain seperti gaji atau upah pegawai, listrik, gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan sebagainya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pengusaha Minta Ritel di Mal Tutup Jam 8 Malam
“Berbagai biaya dan retribusi/pajak jumlahnya tidak berkurang meski pusat perbelanjaan tidak beroperasional (tutup),” jelas dia.
2. Pengeluaran Perusahaan Membengkak
Alphonzus menyampaikan apabila penerapan PPKM darurat nantinya diperpanjang, maka pengeluaran perusahaan akan membengkak karena tidak diimbangi dengan pendapatan.
Sehingga jika hal itu terjadi, maka mengharuskan pengelola Pusat Perbelanjaan mengambil jalan alternatif guna menyelamatkan kondisi perusahaan.
