Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Sepakat Tidak Ada Kerumunan Massa

Dinar Fitra Maghiszha, Jurnalis · Rabu 14 Juli 2021 15:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 14 320 2440549 pemerintah-pengusaha-dan-buruh-sepakat-tidak-ada-kerumunan-massa-uSxfRv0YO4.jpg Buruh hingga Pengusaha Sepakat Tidak Ada Kerumunan saat Covid-19. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, dalam mengatasi Covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan nasional memerlukan usaha bersama yang melibatkan pengusaha dan buruh.

Karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mendeklarasikan butir-butir kesepakatan 'Gotong-Royong', di Ruang Tridharma, Kemnaker, Jakarta.

"Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama sekaligus kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh, agar dapat mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi Covid-19," kata Ida Fauziah, Rabu (13/7/2021).

Baca Juga: Pengusaha Jakarta Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar, Ini Alasannya

Adapun sejumlah perwakilan yang hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (Unsur Pemerintah), Hariyadi Sukamdani (Unsur Pengusaha); Arsjad Rasjid (Unsur Industri) dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kemudian Andi Gani Nena Wea Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, Ahmad Irfan Nasution Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumusi) dan Syaiful Bahri Anshori (Unsur Pekerja/Buruh).

Baca Juga: Dihantui PHK dan Pendapatan Anjlok, Pengusaha Mal Minta Bantuan

Salah satu butir yang dideklarasikan untuk meniadakan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19, dan membawa semua bentuk perselisihan ke meja perundingan dengan kepala dingin dan bertanggung-jawab.

Adapun Deklarasi Gotong Royong menyepakati 6 butir yaitu:

Pertama, menyelesaikan segala pertikaian dan konflik melalui dialog yang sehat dan kompromi yang adil.

Kedua, menepis semua berita bohong terkait pandemi COVID-19 yang tidak berdasar pada kajian medis.

Ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan dalam masa PPKM Darurat dan masa-masa sesudahnya.

Keempat, meniadakan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19, dan membawa semua bentuk perselisihan ke meja perundingan dengan kepala dingin dan bertanggung-jawab.

Kelima, memberikan tugas kepada Menaker RI, dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya, untuk mengupayakan langkah-langkah praktis dan strategis memperbaiki situasi industri dan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, selama dan pasca-pandemi COVID-19.

Keenam, saling mengingatkan khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Selalu ada pelangi setelah hujan. Saat ini Ibu Pertiwi sedang sakit. Saatnya kita bergotong-royong keluar dari kesulitan demi kesulitan yang tengah kita hadapi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini