Pengusaha Minta Industri Manufaktur Beroperasi 100% hingga BLT Subsidi Gaji

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Rabu 21 Juli 2021 12:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 21 320 2443717 pengusaha-minta-industri-manufaktur-beroperasi-100-hingga-blt-subsidi-gaji-24tr95IzGu.jpg Tangkapan Layar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani. (Foto: Okezone.com/Azhar)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani meminta insentif bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di masa PPKM Darurat.

Beberapa stimulus yang diharapkan cair oleh Apindo, seperti mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial kembali beroperasi.

Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Masyarakat

"Seperti yang disampaikan Pak Arsyad (Ketum Kadin), pemerintah harus mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional," kata Hariyadi melalui konferensi virtual,Rabu (21/7/2021).

Di samping itu, pihaknya meminta untuk mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional dan tetap mengikuti prokes secara ketat.

Baca Juga: Terpukul dan Menjerit, Pengusaha Mal hingga Hotel Minta PPKM Dihentikan

"Pemerintah juga harus dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai. Pemerintah perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat," paparnya.

Selanjutnya, dirinya menyampaikan pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial.

"Misal seperti pengimplementasian dari Permenaker No 2/2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi Covid-19. Bantuan bisa disalurkan dengan bantuan subsidi upah bagi karyawan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Apindo juga meminta kepada pemerintah untuk bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas Kesehatan masyarakat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini