RI Libatkan Nelayan Tangkap Kapal Asing Pencuri Ikan

Anggie Ariesta, Jurnalis · Selasa 27 Juli 2021 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 320 2446759 ri-libatkan-nelayan-tangkap-kapal-asing-pencuri-ikan-84LTjJTyIT.png Kapal Ikan Asing (Foto: Dokumen KKP)

JAKARTA - Indonesia masih dalam ancaman penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di antaranya di Laut Natuna Utara (Tiongkok dan Vietnam), Utara Laut Sulawesi (Filipina dan Taiwan), Selat Malaka (Malaysia) dan Laut Arafura (PNG dan Timor Leste).

Tren pelanggaran kapal ikan Indonesia cenderung meningkat dan kapal ikan asing turun khususnya pada tahun 2021. Pelanggaran Kapal Ikan Indonesia selama 2015-2021 yaitu Penangkapan tanpa izin (52,42%), pelanggaran daerah penangkapan ikan (17,47%), penggunaan API terlarang (19,33%), penggunaan ABK asing (8,18%), transshipment dilaut (0,74%), pemalsuan dokumen izin (0,74%) mematikan VMS (0,74%) dan penyelundupan (0,37%).

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dalam kurun 7 bulan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 124 kapal ilegal dengan bantuan masyarakat pengawas.

"Ketika kami melibatkan nelayan menjadi pengawas, kami membuka layanan sms gateaway, untuk nelayan Natuna videokan kapal Vietnam, sangat amat membantu, kami besar tapi dibantu masyarakat, dalam kurun waktu 7 bulan sudah menangkap 124 kapal. Kami pantau dengan VMS baru kita lakukan penangkapan," ujar Pung dalam Bincang Bahari Sosialisasi Permen KP 18/2021, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: 2 Kapal Malaysia Ditangkap, KKP: Pemberantasan Illegal Fishing

Menurut Pung, kelompok masyarakat pengawas jadi mata dan telinga kami, tahun lalu ada sekitar 2.000 kelompok, tapi kini yang aktif 1.200 saja.

"Ketika kami melibatkan nelayan menjadi pengawas, kami membuka layanan sms gateaway, untuk nelayan natuna videokan kapal Vietnam sangat amat membantu, kami besar tapi dibantu masyarakat," ujarnya.

Namun sebelum itu, Pung mengatakan KKP mengedepankan pembinaan nelayan kecil yang ditentukan dengan berapa ukuran gross ton (GT). Pasalnya banyak juga nelayan kecil yang melakukan pelanggaran seperti pengeboman atau trol seperti yang dilakukan negara sebelah.

"Ketegasan komulatif berapa GT itu nelayan kecil, inilah bagaimana fungsi aturan bagaimana komulatif berapa GT," katanya.

Keberadaan pengawas perikanan menurut KKP penting untuk keseimbangan pelaku usaha. Sejauh ini KKP sudah melakukan tiga mekanisme pengawasan yaitu sebelum melaut, saat melaut dan selesai melaut. Hal itu dijelaskan Pung akan diatur mulai pemeriksaan dari dokumen, pengawasan VMS hingga pengawasan validasi hasil dan muatan ikan tangkap.

Untuk pengawasan dengan Vessel Monitoring System (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), KKP sudah menyiapkan dashboard yang dapat dipantau secara real time untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini