Dia mencontohkan, BLT dana desa pencairan baru kisaran 21%, karena terlambatnya pengajuan proposal dari level aparatur desa.
“Sementara kekuatan pemerintah melanjutkan PPKM ketat bergantung pada pencairan bansos yang membutuhkan waktu setelah adanya penambahan anggaran PEN. Memang anggaran PEN-nya naik, tapi apa pejabat pelaksana bisa cairkan tepat waktu? Belum lagi pengawasan di lapangan di mana oknum pungli dan korupsi bansos masih terjadi,” tambah Bhima.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.