PLTU Batu Bara 'Dipensiunkan', RI Bakal Jadi Negara Pertama Penerima Pinjaman Asing
Modal yang terkumpul dalam kerjasama itu akan digunakan untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara, lalu menutupnya jauh lebih cepat dari umur operasinya.
"Dengan membeli pembangkit listrik batu bara yang, katakanlah, masa operasionalnya masih ada hingga 50 tahun ke depan, tapi kita menutupnya dalam waktu 15 tahun, kita dapat mengurangi emisi karbon yang terkumpul selama 35 tahun," kata Ahmed Saeed, Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik.
Selain Indonesia, ADB berencana melakukan program percontohan untuk skema ini di Filipina dan Vietnam.
Bulan Mei lalu, saat bertemu dengan Presiden COP-26 UNFCCC, Alok Sharma, di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut pemerintah sedang menyiapkan peta jalan untuk menurunkan emisi dari batu bara.
Salah satu siasat yang tengah dipertimbangkan, kata Siti, adalah mengatur PLTU dengan usia operasional tua.
Dalam keterangan resminya di situs KLHK, Siti berkata bahwa pengendalian batubara "cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi".
"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat peta jalan bagaimana mengurangi PLTU yang ditenagai batu bara," ujar Siti.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mei 2020, mayoritas listrik yang dipasok PT PLN (Persero) berasal dari pembangkit listrik berbasis energi fosil. Angkanya mencapai 60.485 MW atau 85,31%. Sumber energi fosil terbesarnya adalah batu bara. Berbagai PLTU di Indonesia mennghasilkan 35.216 megawatt (49,67%) dari total kapasitas listrik nasional.
