Manfaat Jaminan Hari Tua untuk Pekerja Masih Relevan, Setuju Tidak?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 05 Oktober 2021 12:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 05 320 2481511 manfaat-jaminan-hari-tua-untuk-pekerja-masih-relevan-setuju-tidak-Mr1EOuzXP1.jpg Manfaat Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskas program Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, masih tetap berlaku.

Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 dan perlu dimonitor, serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

Baca Juga: Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

“Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker Nomor 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19,” ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Selasa (5/10/2021).

Putri mencatat, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman pekerja atau buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun atau meninggal dunia.

Baca Juga: Iuran Rp16.800/Bulan, Pekerja Informal Bisa Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja

Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

Sebagaimana diketahui, dalam Permenaker Nomor 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.

"Saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.

Lebih jauh, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau disebut MLT. MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi buruh. Manfaat tambahan semata-mata juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi concern pemerintah.

"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan. Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja,” ungkap dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini