Pajak Orang Super Kaya Naik, Negara Bisa Dapat Berapa?

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 08 Oktober 2021 10:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 08 320 2483142 pajak-orang-super-kaya-naik-negara-bisa-dapat-berapa-kN736dW9ZI.jpg Pajak Orang Super Kaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pajak orang super kaya naik. Kenaikan ini melalui PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam aturan UU perpajakan yang baru.

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menambah lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) menjadi sebesar 35% bagi yang memiliki penghasilan kena pajak (PKP) di atas Rp5 miliar. Maka, semakin seseorang berpenghasilan tinggi, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji memperkirakan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) baru bagi Orang Pribadi (OP) dengan sebesar 35% dapat meningkatkan penerimaan negara.

“Menurut saya, adanya tarif baru PPh OP bagi penghasilan di atas Rp5 miliar sesuatu yang perlu diapresasi dan akan menambah pemasukan atau penerimaan negara. Pertama, merupakan sinyal untuk membuat sistem pajak yang lebih adil dan selaras dengan prinsip ability to pay,” kata Banowo saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Baca Juga: Semangat Bu Sri Mulyani, Pajak Orang Kaya 35% Bikin Kantong Negara Tebal

Dirinya menjelaskan, strategi konsolidasi fiskal sekaligus keinginan untuk menuju pertumbuhan yang inklusif.

“Hal ini juga merupakan rekomendasi dari berbagai organisasi internasional untuk mendorong kontribusi orang kaya dalam perpajakan pascapandemi. Jadi tarif tertinggi baru sebesar 35% dirasa masih moderat,” katanya.

Menurutnya, penyelarasan dengan tren struktur PPh OP secara global yang kini mayoritas negara memiliki tarif tertinggi antara 31%-40% serta jumlah tax bracket sebanyak 5 kelompok penghasilan.

Berkaitan dengan pengenaan pajak orang kaya yang ideal dan mengurangi ketimpangan, menurutnya penambahan pajak ini perlu diimbangi dengan 4 aspek lain.

“Pertama, dibarengi dengan pengenaan pajak atas natura tertentu (fringe benefit tax). Hal ini untuk mencegah tax planning melalui pemberian natura sebagai pengganti penghasilan. Menariknya, dalam UU HPP tersebut nantinya natura dengan kriteria tertentu juga akan turut dipajaki,” ujarnya.

Sebagai informasi, banyak kelompok kaya tidak hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja, tapi juga mendapat fasilitas berupa rumah, kendaraan dan sebagainya.

“Kedua, jika pemerintah ingin lebih efektif lagi dalam mendorong kontribusi pajak kelompok kaya sekaligus mengurangi ketimpangan, perlu dilakukan upaya meninjau kembali skema pajak atas penghasilan yang berasal dari modal (passive income),” katanya.

Ketiga, mengoptimalkan kepatuhan pajak dari kelompok kaya tsb melalui strategi khusus yang diemban oleh unit tertentu.

“Pasalnya, komposisi penghasilan orang kaya juga banyak berasal dari passive income, padahal pengenaan pajak bersifat final dan tidak mengikuti tarif progresif yang saat ini diubah. Saat ini optimalisasi kepatuhan pajak orang kaya sudah rencana strategis DJP,” ujarnya.

Terakhir, kerja sama transparansi dan koordinasi dengan otoritas pajak negara lain sangat penting. Hal ini untuk mencegah adanya penyembunyian harta, offshore tax evasion dan sebagainya.

Seperti yang dikirim dari UU HPP yang mulai berlaku tahun depan, berikut daftar tarif lapisan penghasilan kena pajak RI terbaru:

1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%

2. Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta dikenakan tarif 15%

3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta dikenakan tarif 25%

4. Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar dikenakan tarif 30%

5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini