Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp69 Triliun, Stafsus Erick Thohir: Audit Selesai Desember 2021

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 11 Oktober 2021 08:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 11 320 2484290 biaya-kereta-cepat-bengkak-rp69-triliun-stafsus-erick-thohir-audit-selesai-desember-2021-XO7im32SjQ.jpg Biaya Kontruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal tersebut dengan adanya pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD3,8 miliar- USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp 69 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan audit BPKP akan diselesaikan pada Desember 2021. Hasil penelusuran lembaga auditor internal negara pun menjadi penentu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mega proyek di sektor transportasi tersebut.

"Makanya, kami dari Kementerian BUMN sudah meminta audit dari BPKP, jadi audit dulu baru ditetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC (Kereta Cepat Indonesia–China) ini," ujar Arya kepada Wartawan, dikutip Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Sejak Awal Menko Luhut Tangani Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan KCJB. Putusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan, termasuk pembiayaan pembangunan KCJB yang sebelumnya tidak diperbolehkan menggunakan APBN.

Dengan adanya Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang juga merupakan konsorsium Indonesia dalam struktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), akan menyerahkan hasil audit kepada pemerintah.

Baca Juga: Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menko Luhut: Jangan Sampai Rugikan Warga

Bahkan, arya memastikan angka yang diberikan BPKP merupakan nilai pasti untuk mendanai penyelesaian konstruksi proyek strategis nasional (PSN) di bidang transportasi itu.

"Sehingga kita, ketika meminta bantuan dari pemerintah ya, itu angkanya sudah benar-benar bersih. Itu jadi kita sudah lakukan minta audit, mudah-mudahan selesai Desember ini. Jadi, gak ada namanya angka bisa muncul secara clear, berapa bantuan yang kami minta dari pemerintah, audit dulu dari BPKP, dari sanalah kita akan dapat angka yang sebenarnya yang kita butuhkan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Cepat Indonesia (KAI) Salusra Wijaya menyebut, dalam hitungan awal PSBI, anggaran awal KCJB mencapai USD6,07 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.

Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, dimana, estimasi disusun sejak November 2020 lalu, perhitungannya justru melebar hingga di angka USD8,6 miliar.

Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan.

Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar.

PSBI sendiri terus melakukan langkah-langkah efisiensi baik berupa pemangkasan biaya, efisiensi pengelolaan TPOD, hingga pengelolaan stasiun untuk menekan pembengkakan biaya. Dalam laporannya, estimasi biaya proyek bisa ditekan menjadi USD8 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini