JAKARTA - Raksasa properti China, Evergrande mulai melakukan pembayaran bunga sebesar USD83,5 juta setara Rp1,16 triliun (kurs Rp 14.000) terhadap obligasi yang jatuh tempo bulan lalu.
Upaya ini menunjukkan bahwa Evergrande ke luar dari ambang default. Setidaknya dalam satu minggu ini mengatasi krisis utang yang telah mengguncang kepercayaan investor terhadap bisnis dari Negeri Tirai Bambu.
Pembayaran tersebut pun memicu reli mingguan terbesar dalam sejarah obligasi China sejak 2012. Kreditur Evergrande masih bersiap untuk restrukturisasi utang yang akhirnya dapat menempati peringkat di antara yang terbesar di China.
Baca Juga: Geger! 4 Perusahaan Properti China Gagal Bayar Utang di Ambang Kebangkrutan
Obligasi 8,25% perusahaan yang jatuh tempo Maret 2022 dihargai hanya 26 sen dolar. Demikian dilansir dari Al Jazeera, Minggu (24/10/2021).
Pembayaran obligasi Evergrande, yang datang pada akhir masa tenggang 30 hari, menandai putaran terbaru dalam drama utang senilai USD860 miliar dan menutupi sektor properti yang menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan ekonomi.
Pembuat kebijakan senior China mencoba untuk meyakinkan investor dalam beberapa hari terakhir bahwa risiko dari Evergrande terkandung, bahkan ketika mereka mengisyaratkan keengganan untuk menyelamatkan perusahaan.
Baca Juga: Kisah Bos Evergrande Pernah Jadi Orang Terkaya, Kini di Ujung Kebangkrutan
Direktur Eksekutif di BOC International Holdings Wu Qiong mengatakan, pembayaran itu terlihat seperti upaya untuk menghentikan krisis.
“Namun demikian, ini positif dan membeli waktu yang dibutuhkan Evergrande untuk penjualan aset, memperkuat kasus dasar dari restrukturisasi yang teratur,” kata dia.
Dengan kewajiban lebih dari USD300 miliar, pengembang properti miliarder Hui Ka Yan telah menjadi salah satu korban terbesar dari upaya bertahun-tahun Presiden China Xi Jinping untuk memeras sektor yang sarat utang di negara itu. Pertanyaan yang membayangi pasar global adalah apakah Xi Jinping dapat mengatasi masalah tersebut dan melakukan kampanye besar-besaran untuk membawa “kemakmuran bersama” ke China, tanpa menggagalkan pemulihan ekonomi yang rapuh dari pandemi.
