Efek Ugal-ugalan Garuda Sewa Pesawat hingga Punya Utang Rp70 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 25 Oktober 2021 11:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 25 320 2491213 efek-ugal-ugalan-garuda-sewa-pesawat-hingga-punya-utang-rp70-triliun-q8o6BZTdSK.jpg Utang Garuda Indonesia Capai Rp70 Triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kian memprihatinkan. Menurut Kementerian BUMN, sikap 'ugal-ugalan' manajemen sebagai penyebab utama Garuda memiliki utang hingga Rp70 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, sikap 'ugal-ugalan' terkait biaya sewa (leasing) pesawat yang digelontorkan manajemen Garuda sebelumnya. Padahal, leasing Garuda Indonesia mencapai 27% atau paling tinggi di dunia.

Kekeliruan tata kelola pun menyebabkan keuangan emiten dengan kode saham GIAA ini mengalami kontraksi mendalam disaat dunia dihadapkan pada krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Soal Opsi Pailit Garuda Indonesia, Wamen BUMN: Masih Hadapi PKPU

"Kita tahu kondisi Garuda saat ini karena memang dulu itukan ugal-ugalan gitu, penyewa-penyewa pesawat yang dilakukan oleh pihak Garuda. Ugal-ugalan inilah yang membuat kondisi Garuda dan diperparah dengan kondisi corona saat ini. Corona ini puncaknya saja, mereka punya pondasi yang sangat jelek," ujar Arya, kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Meski begitu, berbagai langkah penyelamatan tetap ditempuh Kementerian BUMN agar bisnis emiten penerbangan pelat merah tetap efisien dan membaik. Misalnya, melakukan negosiasi dengan kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor) global melalui skema restrukturisasi utang.

Baca Juga: Utang Rp70 Triliun, Garuda Indonesia Tak Bisa Diselamatkan Hanya dengan PMN

"Jadi, semua pihak harus bersama-sama ini, jadi jangan, minta pemerintah seperti ini, jangan seperti itu, kita harus lihat dengan ril dan lebih rasional dengan kondisi Garuda saat ini, tidak sekadar sentimen dan sebagainya, kita harus menyelamatkan dengan cara negosiasi," ungkap Arya.

Di lain sisi, Kementerian BUMN pun memutuskan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 dan mengakhiri kontrak dengan Nordic Aviation Capital atau NAC yang jatuh tempo pada 2027 mendatang.

Selain itu, Garuda juga mengajukan proposal penghentian dini kontrak sewa enam pesawat Bombardier CRJ1000 lainnya kepada Export Development Canada (EDC). Dimana, Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement contract financial lease enam pesawat tersebut.

Proses negosiasi dengan NAC sendiri sudah dilakukan berulang kali. Meski begitu, pihak NAC belum memberikan respon persetujuan. Pemegang saham menilai hal itu tidak menjadi kendala. Dalam kajiannya, pemegang saham tetap memutuskan untuk mengembalikan 12 pesawat CRJ-1000.

Manajemen Garuda Indonesia melakukan mempercepat negosiasi ihwal early payment settlement contract financial lease dengan EDC.

Lebih jauh, pemegang saham juga mengakui ada kesalahan bisnis Garuda Indonesia. Kesalahan itu terkait minimnya pemanfaatan rute penerbangan domestik. Padahal data penerbangan masih didominasi oleh penumpang domestik.

Tercatat, 78% penumpang menggunakan pesawat untuk bepergian antar pulau dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp1.400 triliun. Karenanya, perubahan model bisnis Garuda akan difokuskan pada rute penerbangan domestik. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan ceruk pasar domestik yang masih potensial tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini