"Di luar hubungan kerja ini kami intervensi dengan program-program tenaga kerja mandiri, inkubasi bagi wirausaha atau tenaga kerja mandiri yang ada di dalam 35 kabupaten kota yang menjadi prioritas pemerintah. Dari segi meningkatkan kompetensi, kami akan melakukan berbagai pelatihan tentu dengan harapan setelah mereka dilatih, keterampilannya meningkat dan bisa masuk ke pasar kerja," bebernya.
"Ini ada kaitannya dengan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Karena di dalam hubungan kerja itu adalah melakukan fasilitasi penempatan bagi mereka-mereka yang sudah dilatih di luar lembaga pelatihan sehingga menjadi pekerja formal," sambung Ismail.
Oleh karena itu, dia bilang, jika mereka sudah menjadi pekerja formal maka akan mendapatkan upah yang layak sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk skema pelatihan vokasi, pemerintah akan melihat sesuai dengan potensi pada daerah masing-masing.
Di samping itu, Ismail menambahkan, angka pengangguran di Indonesia lebih didominasi daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Hal itu tercermin dari komposisi pendidikan di desa lebih rendah serta usia kerja di pedesaan lebih didominasi oleh para pekerja yang berusia 30 tahun ke atas.
"Dari komposisi pendidikan, level pendidikan di pedesaan itu lebih rendah dibanding yang ada di perkotaan termasuk usia kerja. Di pedesaan lebih banyak yang berusia 30 tahun ke atas, sedangkan di perkotaan lebih didominasi pekerja muda. Inilah yang jadi perhatian tambahan kami di dalam memberikan intervensi program khususnya untuk daerah prioritas," tukasnya.
(Feby Novalius)