Menteri ESDM: PLTS Jadi Tulang Punggung Sistem Kelistrikan Nasional

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Senin 25 Oktober 2021 15:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 25 320 2491385 menteri-esdm-plts-jadi-tulang-punggung-sistem-kelistrikan-nasional-bnARHFns08.jpg PLTS Atap (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional di masa mendatang.

Kemudian terkait isu intermitensi, Arifin memberikan solusi melalui kombinasi penyimpanan, misalnya produksi hidrogen atau penyimpanan pompa selama kelebihan produksi Solar PV akan membantu produksi listrik selama beban puncak. Sistem ini lebih lebih efisien dibandingkan dengan yang menggunakan solar/gas pada saat beban puncak.

"Jadi salah satu teknologi untuk mengatasi masalah intermittency yang sedang diterapkan di Indonesia adalah mengembangkan floating solar PV yang berdampingan dengan pembangkit listrik tenaga air. Salah satunya PLTS Terapung Cirata sebesar 145 MW yang merupakan PLTS Terapung terbesar di ASEAN," ujarnya pada acara Singapore International Energy Week (SIEW) dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Ridwan Kamil Targetkan Perbanyak PLTS di Jawa Barat

Keberhasilan pembangunan PLTS Terapung Cirata ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mereplikasi pengembangan PLTS terapung di waduk dan danau lain dengan potensi total sekitar 28 Giga Watt di 375 lokasi.

Baca Juga: 3 Alasan Proyek PLTS Dikebut

Guna mengimplementasikan proyek-proyek energi rendah karbon, Arifin memberikan solusi kebijakan jangka pendek ke negara-negara ASEAN demi menciptakan ketahanan energi yang kuat. Pertama, memperbaiki sistem pembangkitan dengan menggunakan teknologi rendah emisi. Kedua, menghindari emisi dengan menggunakan teknologi CCS dan terakhir mendukung pengembangan energi terbarukan dan bersih.

Arifin juga mengharapkan keterlibatan sektor swasta selain lembaga keuangan mampu mengurai permasalahan dari segi pembiayaan proyek EBT. Di samping itu diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih baik untuk menciptakan iklim investasi yang baik. "Kami berusaha untuk mencapainya dengan menyederhanakan dan merampingkan kerangka peraturan," ungkapnya.

Di Indonesia, lanjut Arifin, Peraturan Menteri tentang PLTS Atap diterbitkan sebagai insentif bagi masyarakat yang memasang PLTS Atap. Kebijakan Pajak Karbon dimaksudkan untuk mengendalikan peningkatan emisi GRK dan mengubah perilaku kegiatan ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi GRK.

"Pajak karbon (cap & tax) akan diterapkan secara terbatas untuk pembangkit listrik tenaga batu bara mulai 1 April 2022," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia berkomitmen mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Termasuk rencana ekspor listrik berbasis energi surya ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini