Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia, Serikat Karyawan Minta BPK Audit
JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Garuda Indonesia ihwal dugaan korupsi. Dugaan tindakan pidana dilakukan manajemen sebelumnya.
Ketua Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty menyebut, BPK perlu melakukan audit forensik terhadap semua proses pengadaan pesawat, mesin pesawat dan transaksi lainnya baik masa lalu hingga saat ini.
Baca Juga: Serikat Karyawan Minta Garuda Indonesia Diselamatkan
"Dan terkait dengan adanya indikasi terjadi praktek korupsi, pemerintah harus meminta BPK untuk melakukan audit forensik terhadap semua proses pengadaan pesawat, mesin pesawat dan transaksi-transaksi lainnya di masa lalu dan juga di masa kini," ujar Tomy kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/11/2021).
Menurutnya, langkah penyelamatan Garuda terus diupayakan pemegang saham. Selain menyelesaikan dugaan tindak pidana korupsi, dia pun menyarankan pemerintah agar menggelontorkan PMN kepada Garuda.
Baca Juga: Peter Gontha Bertemu Erick Thohir, Bahas Garuda?
Pemerintah sebagai pemilik 60,54 persen saham, lanju dia, sewajarnya memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan kegiatan operasional. Namun, dengan catatan semua bisnis perusahaan harus dikelola secara transparan.
Terkait beban hutang masa lalu, kata dia, pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Alasannya, pengangkatan Dewan Direksi, Komisaris, menyetujui perencanaan pengadaan pesawat, hingga peralatan penunjang lain adalah pemegang saham.
Pemerintah pun dinilai harus menjamin semua utang perusahaan, meskipun yang akan membayar adalah manajemen perusahaan dari hasil kegiatan operasional.
