5 Bauran Kebijakan BI di 2022, dari Moneter hingga Pemulihan Ekonomi

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 24 November 2021 14:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 24 320 2506723 5-bauran-kebijakan-bi-di-2022-dari-moneter-hingga-pemulihan-ekonomi-1yzt8rewm5.jpg Bank Indonesia (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

Bauran kebijakan itu mencakup 5 instrumen kebijakan. Pertama adalah kebijakan moneter, sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs).

Kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Baca Juga: Fitch Tetapkan Indonesia Investment Grade, Gubernur BI: Ekonomi Terjaga

"Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Baca Juga: Disentil Gubernur BI, Bunga Kredit Perbankan Turun?

"Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau," ungkap Perry.

Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST).

"Termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata," tambah Perry.

Kemudian, kebijakan pengembangan pasar uang yang mencakup akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

"Terakhir kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, mencakup program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini