Sri Mulyani: Indonesia Tak Lagi Bangun PLTU Batu Bara

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 26 November 2021 21:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 26 320 2508113 sri-mulyani-indonesia-tak-lagi-bangun-pltu-batu-bara-pPC6wyehKK.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait komitmen Indonesia soal kebijakan iklim sangat penting di dunia.

Indonesia saat ini menargetkan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal dan menghilangkan penggunaan batu bara pada tahun 2040 atau lebih awal.

"Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batu bara, tetapi Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara," jelas Sri, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp953,6 Triliun, Kabar Gembira Sri Mulyani untuk Presiden Jokowi

Dia menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 40 negara yang mayoritas menggunakan batu bara sebagai sumber energi, termasuk Vietnam dan Chilie, akan mulai mengalihkan penggunaan energi batu bara.

Tetapi, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan dan partisipasi dari negara-negara lain di dunia perlu didorong.

Baca Juga: Harta Kekayaan Sri Mulyani Rp46 Miliar tapi Tak Punya Mobil

Selanjutnya Menkeu juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Ini juga salah satu kebijakan yang penting bagi Indonesia karena dapat berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia hingga 60%.

"Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030" tambahnya lagi.

Lembaga keuangan internasional yang mengumpulkan dan mengelola dana sebesar USD130 triliun juga sangat mendukung upaya penggunaan energi bersih atau energi terbarukan dan akan mengurangi arah pembiayaan ke energi batubara. Ini menjadi penting karena peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai ekonomi hijau.

"Jadi ini adalah waktu yang sibuk bagi Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian juga OJK, dan KADIN untuk mendesain berbagai kebijakan yang terjangkau dan tepat," tukas Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini