Share

5 Fakta Utang Indonesia Rp6.000 Triliun hingga Cara Melunasinya

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Sabtu 27 November 2021 05:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 27 320 2508159 5-fakta-utang-indonesia-rp6-000-triliun-hingga-cara-melunasinya-EBNjWuH0FZ.jpg Utang Indonesia Meningkat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD423,1 miliar atau setara Rp6.008 triliun (kurs Rp14.200 per USD).

Banyak faktor yang mempengaruhi ULN Indonesia meningkat sampai ribuan triliun. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara melunasinya?

Berikut fakta mengenai utang luar negeri Indonesia dan cara melunasinya yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (26/11/2021).

1. Meningkat Saat Kuartal III

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD423,1 miliar atau setara Rp6.008 triliun pada triwulan III-2021.

Hal ini berarti Utang luar negeri tumbuh 3,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy).

Baca Juga: 2 Orang yang Bisa Lunasi Utang Indonesia, Cek Profilnya

Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan ULN terjadi pada sektor publik dan swasta.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta," kata Erwin Haryono.

2. Penyebab ULN Meningkat

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG," jelas Erwin Haryono.

Baca Juga: Indonesia Dapat Utang Rp7,1 Triliun dari ADB, untuk Apa?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, utang pemerintah memang meningkat terutama pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Sayangnya, rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur belum didukung oleh kemampuan pembiayaan yang mumpuni.

"Jadi sebelum pandemi pun sebenarnya tren utang pemerintah meningkat. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, kondisi makin kompleks bagi Indonesia karena utang sebelum pandemi dan juga kebutuhan belanja yang makin besar akibat penanganan pandemi," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Rabu (30/12/2020).

Dia melanjutkan, hampir semua negara khususnya negara berkembang diproyeksikan mengalami peningkatan utang. Menurut dia, Indonesia dalam konteks ini berada dalam posisi gali lubang tutup lubang. Artinya, Indonesia meminjam uang untuk menutupi cicilan bunga dan pokok utang.

3. Penggunaan ULN

Padahal ULN Pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program tersebut mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%). Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

4. Bisa Dibayar oleh Orang Terkaya di Dunia

Mengutip Forbes real time billionaires, Jakarta, Selasa (16/11/2021), harta Elon Musk yang merupakan bos Tesla dan SpaceX mencapai USD266,9 miliar atau setara Rp3.789,90 triliun.

Sementara, harta Jeff Bezos yang merupakan bos Amazon dan Blue Origin mencapai USD204,2 miliar atau setara Rp2.899,64 triliun. Jika kekayaan mereka ditotal, maka mencapai sekira Rp6.688 triliun.

Dengan angka tersebut, maka utang luar negeri Indonesia Rp6.009 triliun bisa dilunasi.

5. Aset Negara Dapat Lunasi ULN

Kekayaan Indonesia berdasarkan nilai aset mencapai Rp11.098,67 triliun sepanjang tahun 2020. Kekayaan ini naik dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp10.467,53 triliun.

Menurut data, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) aset negara terhitung meningkat sebanyak 6,02%.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebut nilai aset ini dilihat dari sisi neraca sumber penerimaan negara.

"Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari Rp4.000 triliun, ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan," ujar Rionald Silaban.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini