Share

PPKM Naik Level 2, Bagini Aturan Makan di Warteg hingga Restoran

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 30 November 2021 08:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 320 2509400 ppkm-naik-level-2-bagini-aturan-makan-di-warteg-hingga-restoran-bMhCqZD6Bz.jpg PPKM Level 2 (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Jabodetabek naik ke level 2 mulai hari ini yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi.

Dengan kenaikan level ini maka makan di restoran akan kembali dibatasi. Berikut aturan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

Baca Juga: Bertambah, 23 Kabupaten/Kota Masuk PPKM Level 2 dan 8 Lainnya Level 1

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:

Baca Juga: Cek Lagi, Ini Aturan dan Syarat Perjalanan PPKM Level 3 Selama Libur Nataru

a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 50%

c) waktu makan maksimal 60 menit;

d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining

3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 50%

c) waktu makan maksimal 60 menit;

d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai

4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini