Share

Sri Mulyani: Warga Miskin dan Wanita Paling Rentan Kena Pinjol Ilegal

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 02 Desember 2021 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 02 320 2511052 sri-mulyani-warga-miskin-dan-wanita-paling-rentan-kena-pinjol-ilegal-rgQROznj8k.jpeg Warga miskin dan wanita kerap menjadi sasaran pinjol ilegal (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap warga miskin dan perempuan kerap menjadi sasaran pinjaman online (pinjol) ilegal. Menkeu menyebut, layanan keuangan digital yang ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong kerap menyasar masyarakat di level tersebut.

"Kita butuh target (mengedukasi soal literasi keuangan) utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita. Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga:  Sri Mulyani Ibaratkan Pinjol Ilegal Bak Lintah Darat Bersenjata Digital

Untuk itu, melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan pada kepresidenan Indonesia di G20 tahun 2022, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal mengenai inklusi keuangan. Agar, masyarakat tidak banyak yang terkena pinjaman online secara ilegal.

Baca Juga: Judi Online Berujung Percobaan Bunuh Diri Karyawan Minimarket, Simak 4 Faktanya

“Yang pertama adalah kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital. Mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital, Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun usaha kecil menengah,” kata Menkeu.

Lalu, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Selain itu, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Pilar ini akan mencakup harmonisasi usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat.

“Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita (di G20), namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting. Oleh karena itu kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini